Wakil Wali Kota Bandung Siapkan Jawaban Isu Strategis Terhadap Pandangan DPRD

BANDUNG, KejakimpolNews.com - Pemerintah Kota Bandung memperkuat pengelolaan lingkungan, infrastruktur, dan pelayanan publik melalui jawaban atas pandangan fraksi DPRD terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 10/7/2026.

Wakil Wali Kota Bandung Erwin menyampaikan langkah tersebut dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Bandung terkait pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.

Erwin mengatakan Pemkot Bandung menyiapkan sejumlah program untuk menjawab isu strategis yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD.

Pemkot Bandung akan menambah ruang terbuka hijau melalui penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas serta pengadaan lahan.

Pengelolaan sampah diperkuat melalui digitalisasi layanan bank sampah, pengembangan Kawasan Bebas Sampah, dan edukasi pemilahan sampah dari sumber.

Erwin memaparkan Pemkot Bandung juga memperkuat pengendalian banjir melalui pembangunan sumur resapan, sumur imbuhan, taman resapan, saluran vegetasi ramah lingkungan, dan pemeliharaan drainase.

Untuk mengurangi kemacetan, Pemkot Bandung mendorong integrasi transportasi antarmoda yang terhubung dengan rencana pembangunan Light Rail Transit (LRT) dan Bus Rapid Transit (BRT).

Integrasi tersebut mencakup jaringan layanan, kelembagaan, hingga sistem pembayaran digital untuk mendukung mobilitas masyarakat.

Di bidang tata kelola pemerintahan, Pemkot Bandung meningkatkan pengelolaan keuangan daerah melalui pengawasan internal dan optimalisasi aset daerah.

"Pemkot Bandung terus berupaya meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah melalui penguatan pengawasan internal, optimalisasi pengelolaan aset daerah, peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran, serta penyempurnaan sistem pengendalian internal sehingga pengelolaan APBD pada tahun-tahun mendatang semakin transparan, akuntabel, efektif dan mampu mendukung pembangunan Kota Bandung yang maju, berdaya saing serta berpihak kepada kepentingan rakyat," ujar Erwin.

Erwin memastikan Pemkot Bandung menindaklanjuti seluruh rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) secara bertahap, sistematis, dan terukur.

"Pemerintah Kota Bandung berkomitmen untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK secara bertahap, sistematis, terukur dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tindak lanjut tersebut dilaksanakan melalui penyusunan rencana aksi yang dikoordinasikan oleh perangkat daerah terkait dengan pengawasan Inspektorat Daerah sebagai aparat pengawas internal pemerintah," kata Erwin.

Rapat paripurna tersebut menjadi tahapan pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 sebelum memasuki pembahasan bersama Badan Anggaran DPRD Kota Bandung**

Editor: Sonni Hadi