Permohonan Ganti Rugi Roy Suryo Dalam Sidang Praperadilan Jilid III Tidak Dikabulkan Hakim

JAKARTA, KejakimpolNews.com – Roy Suryo gagal mendapatkan ganti rugi atas penangkapan dirinya oleh Penyidik Polda Metro Jaya, setelah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel)  dalam putusannya menyatakan tidak menerima permohonan praperadilan jilid III yang diajukannya pekan lalu.

Setelah praperadilan Jilid I diterima, dan Jilid II tidak diterima, kini praperadilan jilid III dari Roy Suryo kembali dinyatakan tidak diterima atas permohonan ganti rugi dampak proses penangkapan dan penahanannya dalam kasus dugaan fitnah ijazah Joko Widodo (Jokowi).

Hakim tunggal I Ketut Darpawan dalam putusan yang dibacakan dalam sidang terakhir di PN Jaksel, Kamis (6/8/2026) menyatakan, permohonan praperadilan pemohon tidak dapat diterima.

Hakim berpendapat, permohonan tersebut memiliki cacat formal karena Roy Suryo tidak menarik Menteri Keuangan sebagai pihak dalam perkara. Menurut hakim, kewenangan pembayaran ganti kerugian berada pada Menteri Keuangan. Karena itu, Menteri Keuangan harus menjadi pihak dalam perkara tersebut.

"Krena yang diberi kewenangan oleh negara untuk melakukan pembayaran ganti kerugian adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah dalam hal keuangan yang dalam hal ini adalah Menteri Keuangan, maka Menteri Keuangan harus ditarik sebagai pihak dalam perkara ini," kata hakim.

Hakim juga menjelaskan, tidak ditariknya Menteri Keuangan sebagai pihak membuat permohonan praperadilan Roy Suryo, maka hal ini mengandung cacat formal.

Diberitakan, praperadilan yang diajukan Roy Suryo ini adalah yang ketiga. Tersangka yang dituduh melakukan dugaan fitnah ijazah Joko Widodo (Jokowi), kali ini menggugat Polda Metro Jaya dan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dengan permohonan ganti rugi sebesar Rp206 juta.

Roy melalui tim kuasa hukum dipimpin Refly Harun ini merinci, Rp106 juta untuk kerugian materiil dan Rp100 juta untuk kerugian immateriil. Permohonan tersebut diajukan setelah PN Jaksel pada praperadilan pertama menyatakan penangkapan, penahanan, dan penggeledahan terhadap Roy Suryo tidak sah.

Permohonan Praperadilan jilid III dengan gugatan ganti rugi Rp200 Juta katanya untuk Panti Asuhan. Menurut Roy, putusan tersebut menjadi dasar pengajuan ganti rugi.

Ganti rugi ini sebagai konsekuensi dari tidak sahnya penahanan, penangkapan, dan juga penggeledahan atas dirinya yang telah diputus pada Praperadilan Jilid I, dan oleh karenanya Roy menganggap dirinya berhak mendapatkan ganti rugi.

Diketahui, pada praperadilan pertama ataui Jilid I, hakim mengabulkan sebagian permohonan Roy. Hakim menyatakan penangkapan, penahanan, dan penggeledahan terhadap Roy tidak sah. Roy kemudian mengajukan praperadilan kedua atau Jilid II untuk menggugat keabsahan penetapan status tersangkanya. Namun, hakim menolak seluruh permohonan tersebut.

Dalam putusan itu, hakim juga menyatakan praperadilan digunakan untuk menunda persidangan perkara pokok. Roy Suryo dan Tifauzia Tyassuma alias dr Tifa telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan fitnah ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

Berkas perkara Roy dan dr Tifa telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim). Hakim PN Jaktim sebelumnya mengabulkan eksepsi dr Tifa. Jaksa kemudian kembali melimpahkan dakwaan dr Tifa ke PN Jaktim. Putusan praperadilan jilid III di PN Jaksel berkaitan dengan permohonan ganti rugi yang diajukan Roy Suryo.**

Editor: Maman Suparman