Pajak Sembako dan PBB itu Haram!

Foto: Imam Wahyudi
imam wahyudi (iW)
Oleh IMAM WAHYUDI
(Wartawan Senior)
PUNGUTAN Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) membuat geram dan menuai pernyataan bahwa pungutan itu "haram". Ya, pungutan haram. Menyusul fatwa haram dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) lewat forum munas akhir pekan kemarin.
Rumah dan tanah yang dihuni sendiri (nonkomersial) tidak boleh dikenakan pajak berulang. Utamanya PBB tahunan. Itu pula fatwa MUI. Apalagi dengan kenaikan nilai saban tahun. Pun berlaku denda bagi yang menunggak.
Sejak era pensiun yang praktis zero income, penulis mengambil sikap menolak bayar pungutan PBB. Bukan hendak membangkang dan abai sanksi. Sekadar berbekal akal sehat. Bagaimana mungkin bisa. Tak semata atasnama "kewajiban". Bahkan dengan slogan (imbauan) "rakyat bijak bayar pajak". Rasanya, koq maksa banget.
Lantas buat apa ada Pilkada Serentak yang serentak pula sarat janji-janji. Alih-alih untuk kesejahteraan rakyat, justru yang terjadi membuat rakyat sekarat. Pungutan PBB berlanjut yang bagai mengonfirmasi miskin inovasi. Cuma mengolah yang sudah di depan mata atasnama pendapatan asli daerah (PAD). Celakanya, tak melulu untuk kelanjutan pembangunan, mencakup kesejahteraan rakyat tadi. Malah terdistorsi ke tindak pidana korupsi.
Rumah huni haruslah bebas pajak. Logis. Bahwa, hakikatnya dia (rumah - pen) tidak berkembang alias tidak menghasilkan uang. Fatwa MUI diawali pernyataan haram untuk barang konsumtif yang merupakan kebutuhan primer.
Sembako dinyatakan haram dibebani pajak. Dengan kata lain, objek pajak haruslah berkemampuan secara finansial. Bila prasyarat itu diabaikan, maka pungutan pajak berkecendrerungan "memalak" rakyat.
**
PENULIS pernah merilis tulisan seputar pungutan PBB. Bertajuk Bebaskan Pungutan PBB! (21 Agustus 2025) dan Stop Pungutan PBB! (24 Agustus 2025). Berlanjut di laman FaceBook dengan pesan: Bebaskan Pungutan PBB di Kota Bandung (02 September 2025). Belakangan, malah muncul berita dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan para pejabatnya. Dasar ndableg.
Hal yang harus digarisbawahi, bahwa MUI menetapkan konsep "Pajak Berkeadilan". Keadilan yang partisipatif. Rakyat dan penguasa haruslah saling menguntungkan. Itu karena, hakikat pengenaan pajak bertujuan bagi kesejahteraan rakyat.
Fatwa MUI menjadi koreksi tajam kepada pemerintah yang selama ini "adem ayem" dengan pungutan pajak. Nyaris di semua sektor hajat hidup rakyat. Berlawanan arah dengan slogan "peningkatan kesejahteraan rakyat". Tak seharusnya berbasa-basi lagi. Pemerintah wajib bin kudu menindaklanjuti fatwa Haram dari MUI itu, sesegera.**