Jangan Dulu Percaya Ada Penyadapan!

foto

Ilustrasi

Ilustrasi penyadapan

Catatan RIDHAZIA
(Wartawan Senior)

KASUS penyadapan patut tidak layak dipercaya sebelum perkara di tingkat elite politik itu dilimpahkan ke pengadilan.

Sebab dalam politik, narasi politik sering kali dikonstruksi secara sengaja untuk kepentingan sesaat saja.

Dan, aktor politik kerap memilih fakta antara mana yang ingin ditonjolkan dan fakta mana yang ingin disembunyikan, alih-alih mengkonstruksi keseimbangan ideal.

Panggung Depan-Belakang

Sikap publik disarankan jangan terbawa arus narasi politik panggung depan yang ditampilkan politisi kepada publik dengan retorika kebaikan yang pro-rakyat, pencitraan, hingga gestur penegakan hukum.

Sebab boleh jadi berbeda dengan panggung belakang sebagai tempat negosiasi, kesepakatan tertutup, dan kompromi kekuasaan yang sebenarnya terjadi.

Sebagai catatan, konsep panggung depan (front stage) dan panggung belakang (back stage) diadaptasi dari pemikiran teoretis interaksionisme simbolis Erving Goffman (1922-1982) bisa digunakan untuk membedakan apa yang sengaja ditampilkan politisi demi pencitraan dengan realitas politik yang sebenarnya.

Praduga Tak Bersalah

Jika kasus penyadapan elit politik di lingkaran Istana dan jika sepenuhnya perkara hukum murni, maka publik harus memahami dengan asas praduga tak bersalah (presumption of innocence).

Dalam konteks hukum, sebuah dugaan atau bukti awal—termasuk hasil penyadapan— jika belum memiliki kekuatan hukum yang tetap dan validitas mutlak sebelum diuji secara terbuka di persidangan, patut tidak dipercaya.

Skeptisisme Sehat

Bersikap skeptis secara sehat adalah berada di posisi tengah yang masuk akal antara yang naif dan yang sinis. Melainkan menyesuaikan tingkat kepercayaan dengan kualitas bukti yang ada.

Dalam hal ini, publik harus menunggu dan fokus pada argumen dan bukti. Tidak langsung menerima atau menolak klaim, melainkan mempertanyakan data pendukung dan sumber di baliknya.

Jika bukti ada bukti yang valid dan kredibel muncul, publik yang skeptis juga harus bersedia mengubah pendiriannya. Bukan sebatas menyangkal fakta tapi terjebak sebagai penganut teori konspirasi.**

Bagikan melalui
Berita Lainnya
Nasib Sang Jenderal yang Ditangkap Mantan Anak Buahnya
Memperingati Hari Sumpah Pemuda, Mustahil Meniadakan Nama WR Supratman
Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik 6 Tahun Ngendon di Senayan
Kobaran Api Di Malam Hari: Pola Lama Petani Nagreg Makin Berbahaya
Empat S Semboyan Pelayanan Publik. Senyum, Sapa, Siap, Selesai