Ketika Aplikasi Berbunyi, tapi Realitas di Lingkar Nagreg Membiarkan "Gordon" Menunggu

Oleh IWAN N. IRAWAN
(Wartawan Senior)

PEMERINTAH kerap jatuh cinta pada jalan pintas digital. Di atas kertas, peluncuran aplikasi—seperti program "Angkut ODGJ" yang digagas di Jawa Barat—tampak modern, terukur, dan solutif. Tujuannya mulia: menghentikan praktik lempar tanggung jawab antar-daerah dan memastikan pasien dirawat hingga tuntas.

Di atas meja para birokrat, sistem digital kerap dipuja sebagai jalan pintas paling elok. Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi atau yang akrab disapa KDM, belum lama ini meluncurkan aplikasi "Angkut ODGJ" untuk menangani orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) yang ditemukan di berbagai penjuru wilayah Jawa Barat.

Aplikasi ini lahir dari niat untuk menghentikan kebiasaan buruk sejumlah daerah yang selama ini gemar saling lempar—memindahkan ODGJ dari satu kabupaten ke kabupaten lain tanpa penanganan tuntas, hingga akhirnya si malang berputar-putar kembali ke wilayah asal.

Melalui aplikasi tersebut, proses penjemputan hingga pengiriman pasien ke rumah sakit dijanjikan berjalan sesuai prosedur tetap Pemprov Jabar. Pasien akan dirawat sampai tuntas, hingga nanti sebuah notifikasi di layar gawai bergetar di tangan keluarganya.

Namun, di akar rumput, kemanusiaan kerap menuntut lebih dari sekadar dering notifikasi atau jemari warga yang mengetuk layar ponsel.

Namun, pertanyaannya selalu sama bagi warga di tingkat bawah: buat apa ada struktur pemerintahan dengan birokrasi berjenjang dan berlapis dari desa, kecamatan, hingga pendamping sosial, jika untuk urusan di depan mata saja warga masih dipaksa menjadi "petugas pelapor"?

Bagi masyarakat, mengandalkan aplikasi untuk kasus Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) sering kali terasa seperti melempar beban moral kembali ke pundak publik. Padahal, mata rantai sosial di tingkat lokal sudah terpampang jelas setiap hari.

Ambil contoh nyata yang jamak ditemui di kawasan Lingkar Nagreg.

Di sana, ODGJ bukan lagi fenomena lintas-daerah yang datang dan pergi, melainkan bagian dari keseharian yang "matuh" (menetap). Sebut saja ia Gordon. Ia bukan lagi orang asing yang numpang lewat; ia sudah menjadi bagian dari lanskap jalanan Nagreg.

Setiap kali kambuh, polanya selalu sama dan berulang di tempat yang sama. Gordon akan berdiri terpaku di depan warung-warung warga, mengirimkan isyarat bisu bahwa ia butuh makan dan minum. Jika warung-warung tersebut peka dan segera memberinya secangkir teh atau sisa makanan, ia akan diam.

Namun, jika diabaikan karena pemilik warung sibuk melayani pembeli lain, batas antara "meminta" dan "mengambil" menjadi tipis. Ia terpaksa mengambil makanan atau minuman sendiri demi menyambung hidup di atas aspal jalan raya.

Kisah Gordon di Lingkar Nagreg adalah ironi telak dari jarak antara kebijakan di atas meja dengan kenyataan di jalanan.

Warga sekitar tidak butuh petunjuk teknis untuk mengunduh aplikasi atau mengisi formulir digital hanya untuk menolong manusia yang kelaparan di depan mata mereka.

Yang mereka perlukan adalah kepekaan para birokrat lokal untuk menjalankan roda birokrasi secara prosedur yang harus segera dilakukan — mulai dari perangkat desa, Satpol PP kecamatan, hingga tenaga kesejahteraan sosial — untuk turun tangan secara proaktif, bukan menunggu notifikasi gawai bergetar dari laporan warga yang kebetulan lewat.

Aplikasi digital memang bisa menjadi alat kontrol yang canggih, tapi ia tidak boleh menjadi alasan bagi negara untuk berhenti hadir secara fisik. Sebab, sebelum sebuah aplikasi diunduh dan diverifikasi, ada manusia bernama Gordon yang setiap hari berdiri di depan warung Lingkar Nagreg, menunggu belas kasihan, kelaparan, dan menanti negara hadir bukan sekadar lewat layar ponsel.

Aplikasi digital dan sistem pelaporan daring memang dirancang untuk merapikan koordinasi birokrasi. Namun, di akar rumput, kemanusiaan sering kali menuntut gerak cepat yang tidak bisa menunggu proses verifikasi data atau dering notifikasi gawai.

Di wilayah Rancaekek, jauh sebelum wacana aplikasi penanganan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) diluncurkan secara masif, sebuah pendekatan berbeda telah lebih dulu berjalan.

Alih-alih duduk diam menunggu warga melapor lewat layar ponsel, pihak kecamatan setempat justru mengambil inisiatif proaktif. Aparat kecamatan bersama pilar-pilar sosial di tingkat bawah turun langsung menyisir jalanan, menjemput, dan merawat para penyandang disabilitas mental yang telantar di ruang publik.

Langkah solutif ini membuktikan bahwa hambatan utama penanganan masalah sosial bukanlah ketiadaan teknologi, melainkan keberanian dan empati birokrasi untuk hadir secara nyata.

Contoh kontras dan penuh teka-teki kemanusiaan dapat kita lihat jika kita bergeser ke kawasan Lingkar Nagreg. Di sana, dinamika jalanan menyimpan cerita harian yang akrab bagi para pedagang, salah satunya tentang sosok yang akrab disapa Gordon.

Kisah Gordon bukan sekadar cerita ODGJ pada umumnya. Ia menyimpan siklus psikologis yang kerap membuat warga sekitar terenyuh sekaligus bingung.

Ada kalanya "sakit" Gordon mendadak reda, membuatnya tampak seperti orang normal—meski sesekali masih tertawa sendiri atau berjoged kecil di pinggir jalan. Pada fase "normal" ini, Gordon menjelma menjadi manusia yang mandiri. Ia menjadi pemulung menyusuri jalanan atau membantu merapikan kendaraan sebagai tukang parkir di depan warung-warung.

Bahkan, saat lapar mendera di masa-masa sehatnya, ia tidak pernah meminta atau mengambil barang milik orang lain. Ia memilih membeli, dengan kesukaan sederhananya, sebungkus Pop Mie dan kerupuk.

Namun, siklus itu tidak abadi. Fase normal tersebut biasanya hanya bertahan sekitar semingguan lebih. Setelahnya, roda psikologis itu berputar kembali ke titik nadir.

Saat kambuh, Gordon berubah menjadi sosok yang seolah kehilangan seluruh tenaganya. Ia berdiri terpaku atau duduk diam tanpa daya di depan warung-warung atau di pinggir aspal jalan raya.

Dalam kondisi tanpa tenaga inilah, rasa laparnya sering kali berbenturan dengan realitas, jika luput dari perhatian warga, dorongan bertahan hidup membuatnya terpaksa mengambil makanan demi menyambung napas.

Kisah fluktuatif Gordon di Lingkar Nagreg adalah cerminan telak mengapa pendekatan birokrasi kaku yang mengandalkan aplikasi tidak akan pernah cukup.

Warga di pinggir jalan tidak punya kapasitas untuk membaca siklus kejiwaan Gordon, apalagi memilah kapan ia berstatus "warga normal yang sedang bekerja" atau "pasien kambuh yang butuh pertolongan medis". Beban sosial ini seharusnya jatuh pada negara.

Ketika kecamatan di Rancaekek memilih turun tangan menjemput ODGJ di jalanan secara mandiri tanpa menunggu laporan, mereka sedang menunjukkan bagaimana seharusnya negara bekerja. Mereka tidak membiarkan manusia seperti Gordon terombang-ambing di antara siklus kesembuhan dan penderitaan di atas aspal panas Lingkar Nagreg.**