Tren Politik 100 Tahun NU

Catatan RIDHAZIA
(Wartawan Senior)

USIA NU mencapai 100 tahun sebagai keniscayaan kalau ormas keagamaan itu berpengaruh.

Meski NU bukan yang tertua di negeri ini -- Jamiat Kheir (1901) dan Muhammadiyah (1912) -- organisasi Islam terbesar dalam konteks organisasi massa kontemporer.

Tren Politik Praktis

Dalam rentang 100 tahun, keputusan Khittah 1926 pada Muktamar di Situbondo tahun 1984 sebagai momen paling bersejarah.

Ibarat memutar jam kembali ke nol, para elit NU secara eksplisit berkomitmen tidak berafiliasi secara organisatoris dengan partai politik tertentu.

Alasannya, keterlibatan politik praktis telah menggerus fokus keagamaan ormas ini sebagaimana ide awal para penggagasnya pada 1926.

Main "Dua Kaki"

Tapi dalam praktiknya, klaim semangat kembali ke khittah 1926 sebatas identitas organisasi sebagai gerakan keagamaan.

Tetapi dalam analisis historis, senyatanya para elite NU tetaplah sebagai aktor politik yang "memanipulasi" NU.

Secara de-jure NU tidak berpolitik, namun secara de-facto sangat sarat dengan nuansa politik praktis.

Memilih "bermain dua kaki" antara Khittah 1926 sebagai idealisme organisasi keagamaan satu pihak.

Di lain pihak, elite NU juga harus memenuhi syahwat berkuasa. Terlibatan dalam struktur kekuasaan.

Bahkan politisi memosisikan NU sekadar alat legitimasi dan kendaran politik. Para elite NU berdalih Khittah 1926 bukan berarti melarang warganya (Nahdliyin) berpolitik, melainkan netralitas organisasi dalam kancah politik elektoral.

Berkaca Partai NU

Tren politik praktis ini berkaca pada Partai Nahdlatul Ulama (NU) yang meraih posisi ketiga dalam Pemilu 1955.

Setelah memilih keluar dari Masyumi pada 1952, NU justru berhasil membuktikan diri sebagai kekuatan politik.

Saat itu Partai NU sekelas populer dengan PNI, Masyumi, dan PKI. Bahkan masuk dalam empat besar partai pemenang Pemilu 1955.

Pembentukan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang didirikan oleh para tokoh NU pada tahun 1998 membuktikan hal serupa.

Seperti sejarah berulang, PKB mendapat kemenangan politik justru setelah NU pecah kongsi dengan PPP.

PKB sebagai "anak kandung" NU secara kultural berafiliasi pada NU. Tetapi secara struktural menjadi entitas partai politik yang terpisah dari ormas NU itu sendiri.**