Lanjutkan Pemakzulan Gibran

Catatan IMAM WAHYUDI (iW)

TIGA perkara dalam satu rangkai. Saling bersahutan dan saatnya berkesudahan. Muaranya terbilang sama, Bengawan Solo. Bukan cuma senggol-senggolan dalam bait lagu yang jenaka dan kocak itu. Malah terbilang koplak.

Perkara yang tengah mengemuka adalah agenda pemakzulan Wapres, Gibran. Proses hukum sudah tertutup. Andai pun jadi pengunduran dirinya, tidak secara otomatis menutup proses politik parlemen. Hendaknya proses pemakzulan di DPR RI tetap dilakukan. Tak semata demi sejarah parlemen, tapi menjadi pencerahan anak bangsa.

Tiga perkara tadi beririsan dengan figur yang dinilai kontroversial. Justru berkait pelanggaran konstitusi. Melengkapi berbagai kebijakan, saat berkuasa satu dekade. Utang membubung, melebihi kapatutan. Daya beli ekonomi rakyat melemah, akibat harga bahan pokok mendaki. Potensi negeri terpuruk di depan mata.

Tiga perkara yang menghebohkan jagat Indonesia. Berlangsung nyaris bersamaan.
Pertama, putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan kasasi Subhan Palal dan menganulir Suket Gibran untuk prasyarat Pilpres 2024. Suket harus dimusnakan. Ia mempertegas putusan Mahkamah Konstitusi terkait hal serupa.

Kedua, skandal penyadapan kepada Presiden Prabowo. Pada kesempatan pertama, Bareskrim Polri telah menetapkan empat perwira tinggi Polri sebagai tersangka. Hal mencengangkan, termasuk (mantan) Kapolri, Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo.

Ketiga, keberlanjutan sidang pengadilan terkait dugaan ijazah palsu Jokowi.

Nama disebut terakhir itu sebagai hulu, sekali gus muara perkara. Mencakup berbagai persoalan bangsa. Anda sudah maklum.

Taktik dan strategi pertahanan itu runtuh seketika. Kekuatan Langit akhirnya menghalau potensi sengkarut berkelanjutan. Pertahanan yang sejatinya rapuh sejak awal, karena hanya mengandalkan kebohongan berulang dan pengerahan buzzeRp Pun secara simultan, mengakali konstitusi dan marwah demokrasi.

Tak semata bola panas digelindingkan ke ranah legislatif DPR RI. Gayung bersambut. Tercatat sudah 120 anggota, resmi menginisiasi penggunaan Hak Penyampaian Pendapat (HMP). Untuk memroses pemakzulan Wapres, Gibran. Persetujuan tindak lanjut dilakukan dalam Rapat Paripurna DPR RI yang dijadualkan Kamis esok.

Momentum parlemen untuk mempercepat proses pemakzulan. Tak ada lagi alasan, bahkan sandera politik. Tak cuma dugaan perbuatan tercela dan tidak lagi memenuhi syarat pencalonan. Bahkan mengait etika kehidupan berbangsa bernegara.

Persoalan Gibran tak lepas dari peran arahan Jokowi. Sang ayah, sejak kuasa presiden. Skandal penyadapan pun dikaitkan dengan poros Jokowi. Lantas, sengkarut ijazah palsu yang mengait langsung nama Jokowi. Polemik tak berkesudahan, yang menuntut segera berkesudahan.**

*)Jurnalis Senior Anggota PWI