Mundur Ala Dicky Chandra Tanpa Angket Tanpa HMP, Bagaimana dengan Gibran?

Oleh DEDI ASIKIN
(Reporter Senior)

Pada tahun 2011, Dicky Candra membuat sensasi politik yang menjadi viral dan menyebar melalui media sosial hampir di seluruh negeri. Media massa online dan banyak orang melaporkan bahwa Wakil Bupati Garut Itu mengguncang diri.

Menurut laporan berita pada waktu itu, dikatakan bahwa aktor tersebut telah mengundurkan diri atau melepaskan jabatannya sebagai Wakil Gubernur Garit karena
hubungan yang tidak harmonis dengan pasangannya, Gubernur Garu, Aceng Fikri.

Di Katanya Bupati Aceng Fikri sama sekali tidak membantu kami. Mencoba menyelesaikan konflik baik secara internal maupun tidak berhasil. Segalanya ersan ergani dsn dsn dsn dinhanaldi bupati iwanadi wae.

Melihat kondisi putranya, Dicky mengaku sudah lebih baik di Cianjur. Maka dinyanyikan artis pelawak yang baru dua tahun lalu menjadi Wabup Garut ituu mundur.

Surat lamaran telah dikirimkan pada September lalu kepada Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan. Upaya kang Aher munagawanya juga tidak tutukah, tekad Dicky memang sudah bulat. Terakhir, surat pengunduran diri Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyno (SBY) sudah diterima pada Desember lalu.

Terdapat dialog antara Dicky Candra dan asistennya serta beberapa staf Wabup ketika Dicky menyerahkan petisi kepada gubernur.

"Setelah stoppak mau kemana." tanya asisten itu.
“Mau beternak domba atau jualan kulit jaket dari Sukaregang,” jawab Dicky
sentanga bercanda.
“Tapi saya harus beli kaca spion dulu,” kata Ducky
“Kenapa?,” tanya sekretaris
.

Sejak awal Desember, ketika menerima surat pengunduran diri dari presiden, Dicky
menghilang dari Garut. Baru-baru ini, ada kabar bahwa ia bergabung dengan Sule yang memberinya pekerjaan sebagai artis dan komedian. Tentu saja, menjadi anak bawang lagi.

Kemudian, pada pemilihan 2024, Dicky Chandra Nyalon menjadi Wakil Walikota
Kota Tasikmalaya, berpasangan dengan Viman Alfarizi sebagai walikota kota tersebut. Dan merak menang.

Bagagamana pun jadi negara resmi lebih mengingatkan. Semua fasilitas tersedia. Saya lelah, berbagai tunjangan dan biaya operasional tersedia, saya masih di Kabag Keuangan.  Jika Anda adalah wakil walikota kota, sekarang Anda adalah kepala RT.

Kini yang terbaru , di luar sana, orang-orang membicarakan Gibran Rakabuming Raka, yang baru saja mengumumkan pengunduran dirinya dari jabatan Wakil Presiden. Sepertinya gayung bersambut, Presiden Prabowo telah menerima

Begitu pula pimpinan MPR yang sudah menyiapkan agenda prosesnya sesuai mekanisme konstitusi.

Yang pasti sibiulua ada 120 anggota DPR dari berbagai fraksi sibiluah sudah menyatak siap menggunakan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk menyatak sikap atau pandangan resmi tentang suatu pesanalaan penting kenegaraan.

Hal ini terkait dengan Pasal 20A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, juncto Pasal 79 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), juncto Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib (Pasal 191 sd 195).

Namun apakah nanti proses HMP akan digunakan atau akan dicabut karena Wapres Gibran telah kembali?

Atau HMP akan berlanjut karena penarikan diri Gibran setelah dua putusan, yaitu putusan Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa Surat Keterangan (Suket) dari Kamendikdasmen tentang pemindahan SMA dari pendidikan Gibran tidak sah, dan bahwa putusan tersebut telah diperkuat oleh hukum atau tidak memiliki kekuatan hukum.

Putusan Mahkamah Konstitusional (KHK) lainnya, meskipun bukan putusan resmi, namun dalam pertimbangannya, KHK menyatakan bahwa tidak ada bukti yang membuktikan bahwa Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma setingkat SLTA/sederajat di luar negeri yang sah sebagai dasar perekrutan.

Oleh karena itu, apakah dengan mundurnya Gibran dari kantor Wapres RI lantas menihilkan dua perkara MK dan MA? Berbeda dengan pengunduran diri Dicky Chandra dan Presiden Soeharto yang mengundurkan diri karena persoalan hukum.

Mari kita lihat nanti karena dampak Gubran dari Wapres terhadap dunia memiliki dua konsekuensi. Berdasarkan Undang-Undang No. 7 tahun 1978, jika presiden atau wakil presiden mengundurkan diri secara sukarela (dengan hormat), mereka masih berhak menerima pensiun dan berbagai tunjangan negara.

Konsekuensi kedua, jika karyawan tidak dihormati, misalnya, ia dianggap sebagai pihak ketiga karena tidak memenuhi persyaratan administratif, dengan kata lain, ia tidak dibayar, sehingga Gibran tidak mendapatkan fasilitas atau uang pensiun karena ia tidak dihormati.**