GMNI Bandung Soroti Krisis Keberpihakan Negara, Desak Pemulihan Kedaulatan Rakyat

BANDUNG, KejakimpolNews.com -– Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Bandung melontarkan kritik keras terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai semakin menjauh dari kepentingan rakyat.

Dalam pernyataan sikap yang disampaikan pada Kamis (18/6/2026), GMNI menilai Indonesia tengah menghadapi krisis keberpihakan negara yang berdampak pada melemahnya kesejahteraan masyarakat.

Ketua GMNI Cabang Bandung, Hilman Mulya, menyatakan bahwa berbagai persoalan yang saat ini dirasakan masyarakat, mulai dari meningkatnya biaya hidup, menurunnya daya beli, sulitnya akses pendidikan yang terjangkau, hingga ketidakpastian ekonomi, merupakan bagian dari persoalan struktural yang menunjukkan lemahnya keberpihakan negara kepada rakyat.

Menurut Hilman, di tengah tekanan ekonomi yang semakin berat, pemerintah justru dinilai lebih fokus pada agenda-agenda yang manfaat sosialnya masih dipertanyakan.

Sementara masyarakat harus menghadapi kenaikan harga kebutuhan pokok, ancaman pengangguran, serta ketimpangan akses layanan publik, negara belum menunjukkan langkah yang cukup kuat untuk menjamin pemenuhan hak-hak dasar warga negara.

GMNI Bandung juga menyoroti kondisi demokrasi yang dianggap mengalami kemunduran. Organisasi mahasiswa tersebut menilai ruang partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan semakin terbatas.

Padahal, demokrasi tidak hanya diukur melalui pelaksanaan pemilu, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat dapat mengawasi, mengkritik, dan mempengaruhi arah kebijakan pemerintah.

Dalam pernyataannya, GMNI menegaskan bahwa persoalan yang terjadi saat ini bukan sekadar masalah teknokratis, melainkan persoalan politik mengenai kepada siapa negara berpihak. Karena itu, mereka mendesak pemerintah untuk mengembalikan orientasi pembangunan kepada kesejahteraan rakyat.

Sebagai bentuk sikap politik organisasi, GMNI Bandung menyampaikan enam tuntutan utama kepada pemerintah. Di antaranya evaluasi program yang dinilai membebani anggaran negara namun tidak berorientasi pada kepentingan publik, penolakan perluasan dwifungsi TNI dan Polri, jaminan ketersediaan BBM subsidi, pendidikan yang inklusif dan terjangkau, stabilitas nilai tukar rupiah dan daya beli masyarakat, serta penurunan harga kebutuhan pokok.

Hilman Mulya menegaskan bahwa sikap dan aksi yang dilakukan GMNI merupakan bagian dari tanggung jawab moral mahasiswa sebagai kekuatan masyarakat sipil.

Menurutnya, ketika kesejahteraan rakyat mulai dikorbankan demi kepentingan politik dan ekonomi kelompok tertentu, maka kritik terhadap kekuasaan bukan lagi pilihan, melainkan kewajiban demokratis yang harus dijalankan.

"Perjuangan ini bukan untuk kepentingan kelompok tertentu, melainkan untuk memastikan negara kembali menjalankan mandat konstitusionalnya dalam melindungi rakyat, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," ujar Hilman Mulya dalam pernyataannya.**

Author: One
Editor: Maman Suparman