Rakyat Berhak Tahu, Mengapa 211 Anggota DPR Sembunyikan Latar Belakang?

Catatan RIDHAZIA
(Wartawan Senior)

DARI total 580 anggota DPR RI periode 2024–2029, sebanyak 211 orang (36,38%) tenyata tidak mencantumkan latar belakang pendidikannya.

Padahal aktor politik itu bisa disangka melanggar Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Tapi para wakil "rakyat terhormat" itu tak ada takutnya jika pelanggaran atas UU ini berpotensi dipidana paling lama 1 tahun dan denda maksimal Rp5.000.000.

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan data Komisi Pemilihan Umum (KPU), dari total 580 anggota DPR RI periode 2024–2029 yang secara terbuka mengaku berijazah Syarat 1/ sarjana 155 orang (26,72%), strata 2/magister 119 orang (20,52%) dan latar belakang ijazah SMA sederajat tercatat 63 orang (10,85%).

Tidak ada yang mengaku lulus program doktor/S3 pada saat pendaftaran sebagai anggota DPR dua tahun lalu. Padahal dalam media, nama para wakil rakyat itu disebut bersama gelar akademiknya semisal Doktor Puan Maharani, Ketua DPR-RI dan Prof. Dr. Ir. H. Sufmi Dasco Ahmad, S.H., M.H. yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI (Bidang Politik dan Keamanan) periode 2024–2029.

Mengapa oh Mengapa?

Tingginya jumlah anggota dewan yang tidak mencantumkan riwayat pendidikan sempat menuai sorotan publik dan kritik dari lembaga pemantau pemilu terkait transparansi informasi.

Tetapi, protes sebatas protes. Semua tak diacuhkan para aktor politik dan data latar pendidikan itu menggantung sekarang.**