Dituduh "Berkhianat", Bupati Sumedang Dicibir Ratusan Warga Adat Sekitar Gunung Tampomas

Catatan MAMAN JUHERMAN
(Wartawan Senior)

DULU disanjung, karena keberpihakannya kepada rakyat. Kini dicaci dan dimaki, bahkan dituduh berkhianat, menjadi pembelot dari kepentingan rakyat.

Pemandangan itu, terjadi di ruang sidang utama DPRD Kabupaten Sumedang, saat Dengar Pendapat Umum Komisi Gabungan dengan ratusan warga dari kelompok masyarakat adat sekitar Gunung Tampomas, yang menolak rencana proyek PLTU panas bumi (Geothermal), yang dipimpin Atang dari F-PDIP, Rabu (21/10).

Bukan kali pertama ratusan warga ngajorag DPRD Sumedang. Mereka telah melancarkan aksi penolakan proyek geothermal, sejak 2011.

"Perjuangan kami bukan baru sekarang. Sudah dari tahun 2011. Bahkan kami sempat dibimbing dan diarahkan oleh seorang anggota DPRD Jabar dari PPP yang sekarang loncat jadi anggota Partai Gerindra. Dulu dia konsen berjuang bersama kami," tutur Bah Eme, salah satu juru bicara aksi damai, penolakan proyek geothermal, yang disambut teriakan peserta aksi, "Bupati Doni Ahmad Munir," ungkap massa berbarengan.

Namun, tutur Bah Eme, hasil penelusuran ke Kementerian ESDM, proyek ini dilelang untuk dilanjutkan setelah menerima surat permohonan lanjutan pengembangan panas bumi Gunung Tampomas dari Bupati Sumedang, tertanggal 18 Januari 2024.

"Bupati pengkhianat, pembelot!," teriak massa menggema seantero ruang Sidang Utama DPRD Sumedang.

Surat permohonan dari Bupati Sumedang itu, lanjut Bah Eme, disampaikan oleh Camat Conggeang Erwin Sudaryat dan Camat Buahdua.

"Gimana Camat Conggeang, kok jadi pengkhianat?!," teriak seorang peserta, yang disambut suaru gemuruh warga, huuuuhhhhhh, seraya semua pandangan mata tertuju pada Camat Conggeang, yang saat itu hadir dan duduk dijajaran depan samping kanan meja pimpinan rapat umum komisi gabungan.

"Untuk itu, kami menyatakan secara tegas, menolak rencana pembangunan proyek geothermal Gunung Tampomas, dan mendesak agar semua anggota Dewan berpihak pada kami menolak proyek tersebut, serta mencabut surat permohonan bupati ke Kementerian ESDM," tegas Bah Eme.

Massa juga mendesak pimpinan sidang untuk bisa menghadirkan Bupati Sumedang, Doni Ahmad Munir pada rapat dengar pendapat tersebut.

"Kami sudah mengundang pak bupati untuk bisa hadir pada kesempatan ini. Tapi beliau tidak bisa hadir, dan mewakilkan kepada Kepala Disbudpar, Kepala Bagian Hukum Pemda Sumedang, Camat Conggeang serta aparat eksekutif lainnya," kata Atang, pimpinan rapat.

Massa adat sekitar Tampomas, tidak menerima alasan yang dilontarkan pimpinan rapat. Mereka benar-benar kecewa mangkirnya Bupati Sumedang dalam pertemuan itu.

Akibatnya, saat pihak eksekutif yang diwakili Kabag Hukum Pemda Sumedang, akan memberi penjelasan soal surat permohonan bupati, langsung diinterupsi salah seorang pemuka adat.

"Interupsi, saya rasa tidak perlu ada penjelasan dari pihak eksekutif. Yang kami inginkan penjelasan langsung dari Bupati. Percuma, kepala dinas atau Kabag yang mewakili, tidak mungkin bisa mengambil keputusan. Jawabannya sudah dipastikan akan dilaporkan kepada bupati. Percuma, ngabisin waktu saja. Ini sudah sore," tegas Bah Engki, Seksi Humas Rukun Wargi Sumedang Larang.

Sekarang, lanjutnya, ungkapkan saja sikap dewan dari hasil pertemuan ini. "Apakah dewan siap menolak rencana proyek geothermal gunung Tampomas, Bu atau mendukung," tandasnya.

Akhirnya, pimpinan rapat dengar pendapat komisi gabungan, Atang memaparkan sikap dewan terhadap rencana proyek geothermal Gunung Tampomas.

Ada tujuh poin keputusan. Tiga di antaranya adalah:

Pertama, DPRD Sumedang bersama masyarakat, menolak rencana proyek geotermal.

Kedua, mendesak bupati Sumedang untuk mencabut surat permohonan pengembangan geothermal ke Kementerian ESDM.

Ketiga, Dewan juga mendesak Kementerian ESDM untuk mencabut SK Kepmen ESDM no 309.K/EK.04/MEM.E/2025 tertanggal 12 September 2025, tentang penetapan wilayah penugasan survei pendahuluan eksplorasi panas bumi di daerah Tampomas, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat.**