Penataan Cicadas, Belasan Lapak PKL Ditertibkan Satpol PP Kota Bandung

BANDUNG, KejakimpolNews.com - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bandung terus melakukan penataan kawasan perkotaan demi menciptakan ruang publik yang lebih tertib dan nyaman.

Terbaru, penanganan dilakukan di kawasan Cicadas tepatnya di jalur yang direncanakan menjadi lintasan Bus Rapid Transit (BRT).

Kepala Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Trantibum) Satpol PP Kota Bandung, Yayan Ruyandi mengungkapkan, langkah yang dilakukan bukanlah penertiban besar-besaran, melainkan pembersihan lapak pedagang kaki lima (PKL) yang sudah tidak aktif.

“Hal yang kita lakukan kemarin adalah pengangkutan roda atau lapak yang sudah tidak digunakan untuk berjualan. Totalnya ada 16 roda, diangkut dalam dua tahap masing-masing delapan roda,” kata Yayan saat dikonfirmasi, Selasa 21 April 2026.

Pengangkutan dilakukan pada 8 April dan 20 April 2026 oleh satu peleton personel Satpol PP yang berjumlah sekitar 30 orang. Langkah ini diambil untuk menghilangkan kesan kumuh sekaligus menata kawasan agar lebih rapi dan estetik.

Yayan mengatakan, kawasan Cicadas termasuk dalam jalur BRT yang melintasi 12 kecamatan di Kota Bandung, termasuk Kecamatan Cibeunying Kidul. Namun, untuk penertiban menyeluruh di jalur tersebut saat ini masih dalam tahap administratif.

“Saat ini baru sampai surat peringatan kedua (SP2). Penertiban menyeluruh akan dilakukan setelah SP3 diterbitkan dengan melihat situasi dan kondisi di lapangan,” ujarnya.

Ia juga memastikan proses pengangkutan lapak tidak menimbulkan konflik di masyarakat. Seluruh langkah dilakukan berdasarkan hasil musyawarah antara koordinator PKL, pihak kecamatan, kelurahan serta Satpol PP.

“Tidak ada penolakan karena ini hasil kesepakatan bersama. Lapak yang diangkut memang sudah tidak aktif jadi lebih baik dibersihkan agar tidak terbengkalai,” ucapnya.

Selain di Cicadas Satpol PP juga telah melakukan penataan serupa di sejumlah wilayah lain, seperti Sukajadi dengan pendekatan yang sama yakni mengutamakan koordinasi dan kesepakatan bersama warga.

“Penataan serupa juga sudah kami lakukan menggunakan pendekatan yang sama seperti mengutamakan koordinasi dan kesepakatan bersama warga,” tuturnya.**

Editor: Sonni Hadi