Ketua Perkumpulan Aktivis 98 Surya Wijaya Kutuk Kekerasan Aparat terhadap Mahasiswa di Yogyakarta

BANDUNG, KejakimpolNews.com – Perkumpulan Aktivis 98 (PA98) mengecam tindakan represif aparat keamanan dalam menangani demonstrasi mahasiswa di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Selasa (10/11/2026) yang terjadi di Bundaran UGM.

PA 98 juga mendesak pemerintah dan aparat mengusut dugaan kekerasan terhadap mahasiswa serta membebaskan mereka yang ditangkap secara sewenang-wenang.

Sedikitnya 154 orang ditangkap setelah demonstrasi di Yogyakarta berujung ricuh pada Selasa malam hingga Rabu (11/11/2026) dini hari. Polisi mengklaim kericuhan terjadi setelah sekelompok massa menyerang gedung DPRD Yogyakarta menggunakan petasan, bom molotov, dan batu.

Ketua Umum Presidium PA98, Muhamad Surya Wijaya, menegaskan bahwa demonstrasi merupakan hak konstitusional warga negara. Menurut dia, mahasiswa memiliki peran penting dalam mengawasi jalannya pemerintahan dan menyuarakan kepentingan masyarakat.

“Mahasiswa itu punya hak untuk menyampaikan kebebasannya loh. Kalau tidak ada mereka yang giat untuk melakukan kontrol sosial mau siapa lagi. Hari gini kelompok sosial itu berdiri di atas kepentingannya sendiri justru hanya murni mahasiswa yang menyuarakan suara rakyat dan itu harus dihargai. Ini jelas tidak berprikemanusiaan,” ujar Surya Wijaya di Bandung, Rabu (11/11/2026).

“Kami mengutuk," tegasnya

PA98 menyoroti dugaan penggunaan kekuatan berlebihan, penganiayaan, intimidasi, penangkapan, hingga pengerahan satuan militer dengan kendaraan lapis baja untuk menghadapi massa aksi. Mereka meminta seluruh tindakan tersebut dievaluasi dan dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan hukum.

PA98 juga menyatakan dukungan terhadap sikap Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada (FISIPOL UGM) pada 11 November 2026 yang mengecam tindakan represif aparat kepolisian terhadap massa aksi. Kampus, menurut organisasi tersebut, harus tetap menjadi ruang aman bagi kebebasan akademik dan penyampaian pendapat.

Sekretaris Jenderal PA98, Lukman Nurhakim, menilai pola penanganan demonstrasi yang mengedepankan kekerasan mengingatkan pada praktik aparat pada masa Orde Baru. Ia meminta kepolisian mengutamakan pendekatan humanis dalam menghadapi aksi masyarakat.

“Jelas cara seperti ini adalah perilaku aparat zaman Orde Baru dan mirip sekali kok masih dilakukan pada era reformasi. Apalagi sudah 32 tahun reformasi berlalu. Kami aktivis 98 mengecam keras,” ujarnya.

Dalam pernyataan sikapnya, PA98 turut menyatakan dukungan terhadap sembilan pokok tuntutan mahasiswa. Isu yang disuarakan mencakup pengembalian militer ke barak dan penguatan supremasi sipil, pengusutan kasus penembakan di Aceh dan Papua, serta penanganan kebakaran hutan dan lahan.

Mahasiswa juga menuntut keadilan perpajakan agar beban masyarakat kecil dikurangi dan kontribusi kelompok usaha besar ditingkatkan. Selain itu, terdapat tuntutan evaluasi pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto, penghentian kriminalisasi pengemudi ojek online, serta evaluasi Perda Jaga Warga dan larangan aksi di kawasan Sumbu Filosofi Yogyakarta.
Persoalan lain yang disoroti meliputi jaminan upah minimum berdasarkan kebutuhan hidup layak, penurunan biaya pendidikan, dan pengusutan dugaan korupsi Mandala Krida.

PA98 menilai berbagai tuntutan tersebut berkaitan dengan persoalan mendasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, mulai dari agenda reformasi, keadilan sosial, perlindungan hak warga negara, hingga tanggung jawab pemerintah dalam menjalankan kekuasaan.

Atas situasi tersebut, PA98 menyampaikan tujuh desakan kepada aparat keamanan dan pemerintah. Mereka meminta penghentian tindakan represif, kekerasan, dan intimidasi terhadap mahasiswa maupun masyarakat yang menyampaikan aspirasi secara damai.

PA98 juga mendesak pembebasan mahasiswa yang ditangkap secara sewenang-wenang, disertai jaminan akses bantuan hukum. Selain itu, dugaan penganiayaan, kekerasan, dan pelanggaran prosedur aparat dalam demonstrasi 10 November 2026 harus diusut secara terbuka.

Desakan lainnya adalah menghormati kampus sebagai ruang aman kebebasan akademik, memastikan militer tidak dilibatkan dalam penanganan urusan sipil di luar kewenangan konstitusional, serta meminta Kapolri, Kompolnas, Komnas HAM, dan Ombudsman RI melakukan evaluasi menyeluruh terhadap dugaan pelanggaran aparat.

Organisasi tersebut juga meminta pemerintah membuka ruang dialog dengan mahasiswa dan masyarakat untuk membahas tuntutan yang disampaikan dalam aksi demonstrasi.

PA98 mengingatkan negara tidak seharusnya menempatkan mahasiswa sebagai musuh hanya karena mereka menyampaikan kritik. Semangat Reformasi 1998, menurut organisasi itu, harus diwujudkan melalui supremasi sipil, penghormatan terhadap HAM, kebebasan berpendapat, pemerintahan yang bersih, dan keadilan sosial.

“Negara tidak boleh memandang mahasiswa sebagai musuh hanya karena menyampaikan kritik,” demikian penegasan PA98 dalam pernyataan sikap yang ditandatangani Muhamad Surya Wijaya selaku Ketua Umum Presidium PA98 dan Lukman Nurhakim selaku Sekretaris Jenderal PA98.

Tujuh Desakan

Terkait penanganan demonstrasi, PA98 menyampaikan tujuh desakan kepada aparat keamanan dan pemerintah.

Pertama, menghentikan tindakan represif, kekerasan, dan intimidasi terhadap mahasiswa maupun masyarakat yang menyampaikan aspirasi secara damai.

Kedua, membebaskan mahasiswa yang ditangkap secara sewenang-wenang serta menjamin akses bantuan hukum tanpa hambatan. Ketiga, mengusut dugaan penganiayaan, kekerasan, dan pelanggaran prosedur aparat dalam demonstrasi 10 November 2026.

Keempat, menghormati kampus sebagai ruang aman bagi kebebasan akademik dan demokrasi. Kelima, memastikan militer tidak dilibatkan dalam penanganan urusan sipil di luar kewenangan konstitusionalnya.

Keenam, mendesak Kapolri, Kompolnas, Komnas HAM, dan Ombudsman RI melakukan evaluasi menyeluruh terhadap dugaan pelanggaran aparat serta membuka hasil pemeriksaan kepada publik.

Ketujuh, mendesak pemerintah membuka ruang dialog dengan mahasiswa dan masyarakat untuk membahas seluruh tuntutan yang disampaikan.

PA98 mengingatkan bahwa negara tidak boleh memandang mahasiswa sebagai musuh hanya karena menyampaikan kritik. Demonstrasi merupakan instrumen demokrasi untuk mengawasi kebijakan dan memastikan kekuasaan tetap berjalan sesuai konstitusi.**

Author: One
Editor: Maman Suparman