Pemkab. Kuningan Luncurkan Inovasi Kusappa Dilann Demi Lindungi Perempuan, Anak dan Disabilitas Dari Kekerasan

Foto: Whyr
Rapat Bedah Kasus di DPPKBP3A Kuningan
KUNINGAN, KejakimpolNews.com -- Pemerintah Kabupaten Kuningan melalui DPPKBP3A Luncurkan inovasi Kusappa Dilann yakni; perlindungan perempuan, anak dan disabilitas dari berbagai bentuk kekerasan melalui koordinasi lintas sektor dan inovasi pelayanan yang responsif serta inklusif.
Kusappa Dilann atau Kuningan Sahabat Perlindungan Perempuan dan Anak Disabilitas Korban Kekerasan ini, dibahas dalam kegiatan Rapat Bedah Kasus (Case Conference) bersama UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A), di Aula DPPKBP3A Kuningan, Rabu (11/11/2026).
Kepala DPPKBP3A H. Apip Ropi’i, dalam rapat tersebut menyampaikan, penguatan perlindungan perempuan dan anak dilakukan melalui peningkatan kualitas penanganan kasus serta pengembangan inovasi layanan digital Kusappa Dilann.
“Melalui Kusappa Dilann, pemerintah daerah berupaya menghadirkan pelayanan yang lebih mudah diakses, cepat, tepat, dan memperhatikan kebutuhan khusus setiap korban, termasuk penyandang disabilitas,” ungkapnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Kuningan Tuti Andriani mengimbau masyarakat, khususnya keluarga korban, agar tidak malu atau menutupi kejadian kekerasan. Menurutnya, setiap kasus harus dilaporkan secara terbuka dan ditangani sesuai ketentuan hukum yang berlaku agar tidak menimbulkan korban berikutnya.
Ia juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif memberikan informasi dan masukan, sekaligus meningkatkan pengawasan terhadap anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan, di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah.
“Kita harus meningkatkan kewaspadaan dan kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Jangan sampai kasus kekerasan dibiarkan karena dapat menimbulkan korban lainnya,” pesannya.
Kusappa Dilann mengedepankan tiga prinsip utama, yakni aksesibilitas, inklusivitas, dan responsivitas. Aksesibilitas diwujudkan melalui penyediaan saluran pengaduan yang mudah dijangkau, termasuk bagi korban penyandang disabilitas. Inklusivitas memastikan setiap korban memperoleh pelayanan sesuai kondisi dan kebutuhannya, sedangkan responsivitas mendorong penanganan serta penjangkauan secara cepat dan tepat sasaran.
Kepala UPTD PPA Kab. Kuningan dr. Hj. Adhiani Koesman menjelaskan, untuk memudahkan masyarakat mengakses layanan, UPTD PPA menyediakan dua jalur pengaduan. Pertama, layanan secara langsung atau tatap muka di Kantor UPTD PPA Kabupaten Kuningan. Kedua, pengaduan digital melalui akses berbasis web serta WhatsApp UPTD PPA di nomor 0821-1689-0831.
Setiap laporan yang diterima diproses melalui lima tahapan, yaitu penyampaian pengaduan, identifikasi dan asesmen awal oleh petugas, penentuan kebutuhan layanan, tindak lanjut dan rujukan, serta pendampingan dan pemantauan.
Mekanisme ini diharapkan memastikan setiap korban memperoleh perlindungan sesuai kebutuhan dan kondisi yang dihadapi.
Selain penanganan kasus secara langsung, perhatian juga diarahkan pada pencegahan Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO), yaitu berbagai bentuk kekerasan berbasis gender yang dilakukan, difasilitasi, atau diperluas melalui teknologi digital.**
Author: WHJR
Editor: Maman Suparman