Calon Daerah Otonomi Baru Nasibmu Kini

Oleh DEDI ASIKIN
(Wartawan Senior)

MESKI tempak masih ada sisa semangat, tetapi saya dapat menangkap kelelahan batin Ketua Presidium Pembentukan Kabupaten Tasikmalaya Selatan. Raden Rahmat, begitu biasa orang Tasikmalaya Selatan memanggilnya, sementara saya sendiri biasa memanggilnya Pak Ketua.

Kemarin dia memposting berita Porkoda (Forum Komunikasi Calon daerah Otonomi Baru) Jawa Barat, katanya berkirim surat kepada presiden agar segera merealisasi pembentukan daerah otonomi baru (DOB) yang sudah (lama) rame-rame mengajukan.

Bahkan Porkoda Jawa Barat "mengancam: segala. Katanya akan menggugat ke PTUN jika Presiden Gemoy tidak merespon, ibarat gayung tak bersambut, pantun tak berdaya bablas.

Mereka dalam tanda kutip para separatis itu rata-rata sudah lama berjuang. Premium Tasik Selatan saja lahir tahun 2009. Saya ikut waktu mereka deklarasi di bawah guyuran hujan lebat dipantai Sindangkerta kecamatan Cipatujah.

Disana selain aktivis dari sepuluh kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya, hadir pula Uu Ruzanul Ulum ( waktu itu) Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya.

Di antara para aktivis DOB dan tokoh masyarakat yang hadir dengan pakaian basah kuyup. Uu berjanji akan mendukung Pemekaran Kabupaten Tasikmalaya itu.

Saya sendiri sebagai orang Tasikmalaya Selatan telah berusaha mencari dukungan dari tokoh dan pejabat di Jawa Barat terutama yang berasal dari Tasikmalaya Selatan. Saya bertemu kang Suyaman yang saat itu Bupati Pandeglang, dia lahir di Wangunwati Kecamatan Cibalong.

Selanjutnya bertemu Pak Endang Suwarna, (si olot), Bupati Lebak yang orang Parungpenteng, Abdul Wahyan Bupati Subang yang berasal dari Ciwarak Kecamatan Cibalong, Kabupaten Rasikmalata juga.

Begitu juga Pak Usman Sutaryan mantan Wakil Gubernur Jawa Barat yang orang Cibalong. Bahkan dengan Mang Ihin (Solihin GP) mantan Gubernur Jawa Barat.
Beliau juga kelahiran Tasikmalaya yang sangat peduli pada Jawa Barat bagian selatan.

Bahkan dengan mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan bertemu di Gedung Pakuan bulan Januari 2010. Semua mereka sangat mendukung pemekaran atau pembentukan kabupaten baru di Jawa Barat.

Pertimbangannya adalah antara lain Jawa Barat dengan jumlah penduduk waktu itu 40 juta baru memiliki 27 kabupaten/kota. Bandingkan dengan Jawa Timur yang dengan penduduk 30 juta sudah punya 38 kabupaten/kota.

Gubernur Ahmad Heryawan berjanji akan membuat Perda Pengembangann Jawa Barat bagian Selatan sebagai acuan politik dan hukum.

Sebelum lupa ada pesan Mang Ihin yang disampaikan ketika saya pamit pulang, begini katanya, "Dewek mah euy pesen tilu hal we, leuweung ulah rusak, cai ulah saat, rahayat ulah balangsak, der rek berjuang mah,".

Sampai sekarang teman-teman di Tasikmalaya Selatan sudah berjuang hampir 17 tahun. DOB Tasikmalya Selatan masih berupa fatamorgana, kelihatan bayangannya tapi tak ada wujudnya. Wajar jika secara fisik mereka sudah tua dan lemah.

Idid Suradi sudah terserang vertigo, Ir.Ipin giginya tinggal dua. Dio Badri susah pakai kursi roda. Saya sendiri sudah amat rapuh. Dalam 15 tahun pascaoperasi pengangkatan kantung empedu (2010), sudah 17 kali masuk rawat inap di rumah sakit.

Tahun 2012 Presiden Susilo Bambang Yodhoyono (SBY) menerapkan moratorium atas pemekaran/pembentukan Daerah Otonomi Baru. Katanya di mejanya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bertumpuk 327 permohonan DOB yang terganjal moratorium yang kebablasan.

Moratorium itu bahasa latin periode akhir moraatooriumasal kata morari yang berarti jeda atau menunda sementara.

Tahun 2019 ketua DPD Lanyala Abdul Mahmud Mattalitti dan Wakil Ketua DPD Nono Sampurno menemui Wakil Presiden Maruf Amin dalam kedudukan ex oficio sebagai ketua Dewan Pertimbangan DOB. Lanyala mengaku DPD menerima desakan dari 195 CDOB yang minta moratorium dicabut

Tepi wapres Maruf Amin menolak desakan Ketua Senat itu. Alasannya 185 DOB yang sudah disahkan antara tahun 1999 sampai 2005, sebanyak 85 persen masih belum bisa mandiri

Mereka masih terus ditransfer anggaran dari pusat dan sangat memberatkan. Alasan kedua pemerintah tidak punya cuan.

Memang berapa anggaran DOB yang masih ditanggung pemerintah? mantan Direktur Jendral Otda periode SBY jilid dua, Prof. Djuhermansyah Djohan menyebut angka Rp50 miliar. Jadi kalau ada 150 DOB yang masih dikasih sangu( bekal) setiap tahun pemerintah harus mengeluarkan anggaran sebesar 7,5 triliun.

Jadi presiden memang harus segera cari solusi. Jangan sampailah itu Porkoda atau Porkonas main di PTUN, berabe dan apa kata dunia, malu dong ah.**