Ekonomi Pancasila dan Teori Bandul Jam

Oleh DEDI ASIKIN
(Wartawan Senior)

BEGITU naik di singgasana kepresidenan (1967) Suharto menghadapi sebuah kondisi yang dilematik. Di satu sisi harus melindungi kepentingan masyarakat yang menolak penghapusan subsidi terutama subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), di sisi lain ia menghadapi IMF. Keduanya sama-sama sensitif bsgai kutub Utara dan Selatan.

Masyarakat menghendaki Pemerintah berpegang pada ekonomi kerakyatan, ekonomi yang mengharuskan campur tangan pemerintah dalam pengendalian pasar. Sistem ini bertolak belakang dengan keinginan International Monetary Fund (IMF) yang menolak campur tangan pemerintah.

IMF itu imamnya ekonomi liberal yang tumbuh subur di Eropa dan Amerika Serikat . Sistem ekonomi liberal diciptakan Adam Smith (1723-1790) seorang filsuf dan ekonom dari Skotlandia tentang Sistem Ekonomi Liberal, menyerahksn pertumbuhan ekonomi pada mekanisme pasar.

Dalam sistem ini negara tidak boleh campur tangan. Di daratan Eropa dan Amerika Adam Smith dijuluki bapak ekonomi dunia. Ke sanalah IMF berkiblat ternyata.

Kepada Presiden RI Suharto IMF mengajukan syarat kurangi (kalau bisa hapuskan) subsidi kepada rakyat, bubarkan BUMN. Kalau tidak jangan harap dapat pinjaman. Karena itulah Suharto pening tujuh keliling. Di satu pihak kalau menurunkan apalagi menghentikan subsidi, rakyat akan berontak, akan terjadi demo di mana-mana

Dilain pihak jika mengikuti kehendaki rakyat IMF tak akan beri pinjaman. Artinya rencana pembangunan bakal tak terwujud. Emang dari mana duitnya. Di tengah tengah kepala lagi lendeng muncullah Emil Salim. Ekonom yang termasuk mafia Berkeley itu membawa konsep yang dia bilang Sistem Ekonomi Pancasila (SEP).

Ide dasarnya adalah mereka mencari titik tengah atau keseimbangan di antara dua kutub. Dia, Emil Salim bilang keseimbangan bandul jam. Sekali waktu bergerak ke kanan, lain waktu bergerak ke kiri, tergantung situasi.

Jadi ekonomi Pancasila itu bolehlah dibilang strategi akal-akalan, cari selamat. Artinya rakyat tidak memberontak dan IMF tetap memberi pinjaman. Sesungguhnya ide itu bukan murni dari Emil Salim. Sebelumnya, orang bernama Mubyarto (1966) juga pernah melempar ide itu. Yang terjadi, Presiden Suharto menerima SEP ala Emil Salim itu.

Kehati-hatian sangat diperlukan, membujuk rakyat jika terpaksa harus menaikkan harga BBM, atau berkelit dari pantauan IMF. Yang pasti pemetintah orde baru tidak berhenti campur tangan atas mekanisme pasar, tapi juga tidak menghapus atau mengurangi.

Hanya Presiden Megawati Soekarnoputri yang sempat kemakan ancaman IMF itu. Tahun 2002 Indonesia menjual 50 % saham Indosat kepada sebuah perusahaan satelit di Singapura

Lalu tahun 2003 Megawati menyatakan mrmutuskan kontrak dengan IMF. Rencananya utang ke IMF akan dibayar tahun 2010. Tetapi ternyata utang itu dibayar lunas oleh presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2006.

Lepas dari IMF Indonesia berhubungan dengan Inter-Governmental Group on Indonesia (IGGI)  yang mengoordinasikan negara negara yang siap memberi pinjaman kepada Indonesia dalam jangka panjang dengan bunga yang rendah.

Singkat cerita utang kepada IMF lunas dan strategi ekonomi Pancasila juga berakhir sudah. Utang yang sekarang menggunung lain cerita. Ada masa ada orangnya ada orang ada masanya. Sacarana-sacarana. Lain padang lain belalang lain lubuk lain ikannya, ciri sabumi cara sadesa, jawadah tutung biritna.**