Tugas Rakyat Hanya Bayar Pajak Gak Usah Mikirin Pemerintah

Oleh DEDI ASIKIN
(Wartawan Senior)

TUGAS rakyat itu hanya membayar pajak, gak usah memikirkan pemerintah. Itu kata Zulkifli Hasan, sang Menteri Koordinator Bidang Pangan yang juga Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN). Kalau di Arab sesuai budaya sana dia pasti akan dipanggil Ibnu Hasan.

Dimana dan kapan persisnya dia ngomong begitu, saya tak tahu persis. Tapi dia ngomong begitu dan dikutip media. Saya tidak tahu bagaimana dia dapat rumus kalimat seperti itu. Apa dia tidak tahu bahwa konstribusi rakyat lewat pembayaran pajak tahun 2025 mencapai Rp2.357,72 triliun atau setara 82% dari nominal APBN.

Bukan sekadar wajar, tapi seharusnya dia berteriak, "Hei BUMN. kalian harus setor ke negara setidaknya Rp2 ribu triliun. Masalahnya BUMN itu didirikan dan dimodali Pemerintah,".

Lagi pula jumlah BUMN itu juga masih sangat banyak. Tahun 2025, setelah diacak-acak Erick Thohir dan  diambil Danantara, masih ada 1.046 lagi. Tapi yang terjadi dalam APBN 2025 seluruh BUMN hanya dipatok Rp90 triliun. Jumlah Itu buntel kadut antara deviden, pajak dan kewajiban lainnya. Jumlah Itu dari proyeksi hasil usaha (keuntungan) sebesar Rp233 triliun.

Ayah Putri Zulhas itu otaknya kebolak balik, kata teman teman di grup diskusi "Ngadu Bako". Zulhas tidak boleh larang rakyat memikirkan Pemerintah. Pertama secara logika rakyat Itu pemilik negeri ini. Bagaimana bisa pemilik tidak boleh tahu apa yang dilakukan oleh penyelenggara negara (Pemerintah) sebagai pemegang mandat dari rakyat?

Selain Itu, konstitusi juga mengatur demikian. Dalam pasal 28F UUD Tahun 1945 diatur hak semua orang untuk mencari menyimpan dan menyammpaikan informasi.

Setelah itu ada UU no 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Ada pula Peraturan Pemerintah nomor 69 tahun 1999 tentang peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara.

Jadi kenapa itu mantan ketua MPR, Menteri Kehutanan dan sekarang punya jabatan politik sebagai Ketum Partai Amanat Nasional rakyat mikirin pemerintah. Sekarang ini dia punya jabatan yang prestisius sebagai Menteri Kordinator Bidang Pangan. Kalau zaman Bung Karno jabatan itu namanya Waperdam, Wakil Perdana Menteri. Ada Dr Subandrio, Dr Johanes Leimena Chaerul , Idham Idham Chalid dan Adam Malik.

Ibnu Hasan alias Zulhas otaknya kebolak balik, kata  Boys Iskandar sambil ngeloyor pergi. Tak berpikir bahwa rokok dan kopi belum dibayar. Kalau sudah begitu rugi bandar jadinya.**