Massa HMI Gruduk Gedung DPRD Kuningan Pertanyakan Surat Rujukan BPK
Foto: Whyr
Massa HMI gruduk Gedung DPRD Kabupaten Kuningan.
KUNINGAN, KejakimpolNews.com - Aksi massa terdiri dari puluhan anggota Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kabupaten Kuningan, turun ke jalan.
Mereka menggruduk Gedung DPRD Kuningan di Jl. RE Martadinata-Ancaran. Namun aksi masa mahasiswa ini tertahan di pintu gerbang gedung DPRD yang dijaga ketat polisi termasuk anggota Polwan dari Polres Kuningan, Selasa (14/04/2026) pukul 14.00 WIB.
Aksi masa mahasiswa ini menyototi Surat Rujukan BPK dan mempertanyakan kasus Tuntutan Ganti Rugi (TGR), menyusul temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI pada proyek Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Kuningan.
Seperti diketahui 9 SMPN harus mengembalikan Uang Tuntutan Ganti Rugi (TGR) mencapai ratusan juta rupiah total senilai Rp540 juta. Praktis TGR tersebut memberatkan pihak sekolah.
Ketua HMI Muhammad Naufal Haris disela aksi unjuk rasa menilai, temuan BPK yang mencakup berbagai sektor, mulai dari pengadaan hingga proyek fisik, tidak bisa dianggap sebagai persoalan administratif biasa.
Sementara dari TGR sebesar Rp8,6 milliar turun drastis hingga Rp3,2 milliar. Mereka menuntut transfaran dan keterbukaan penuh kepada publik, termasuk kejelasan pihak yang harus bertanggung jawab, tegasnya
“Ini bukan sekadar angka. Ini uang rakyat. Harus jelas ke mana alirannya dan siapa yang bertanggung jawab kami minta penjelasannya kepada para wakil rakyat yang berdiri di sini ,” tegas salah satu orator.
Dalam tutntutannya massa mendesak hasil rapat Komisi IV DPRD bersama pihak terkait. Mereka menandaskan agar tidak hanya membahas temuan tersebut di ruang rapat, tetapi harus memastikan hasilnya transparan dan diketahui publik, tegasnya lagi.
Sementara itu, massa mahasiswa dihadapi Wakil Ketua DPRD Kuningan, H Ujang Kosasih dari Fraksi PKB dan Saw Tresna Septiani dari Fraksi Golkar, bersama sejumlah anggota DPRD, Kepala Disdikbud Kuningan Dr. Carlan dan sejumlah pejabat.
Kehadiran pimpinan DPRD ini menjadi perhatian massa, dengan harapan agar tuntutan mereka tidak hanya didengar, tetapi juga ditindaklanjuti secara konkret.
Mahasiswa juga mengingatkan DPRD, khususnya Komisi IV agar tidak ada sandiwara dalam mengawal persoalan tersebut.
“DPRD jangan hanya jadi penonton. Jangan sampai kasus ini tenggelam dan masuk angin,” tegas massa aksi.**
Author: WHJR
Editor: Maman Suparman
