Lampu Kuning Kebijakan Ekonomi Prabowo, Akademisi dan Aktivis Soroti Gap Gagasan dan Implementasi

BANDUNG, KejakimpolNews.com — Sejumlah akademisi dan pegiat kebijakan publik menyoroti arah kebijakan ekonomi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang dinilai masih menyisakan jurang lebar antara gagasan dan implementasi.

Sorotan itu mengemuka dalam diskusi publik bertajuk “Membaca Arah Kebijakan Ekonomi Pemerintahan Prabowo dan Dampaknya” yang digelar di Hotel Horison Bandung, Selasa (14/4/2026).

Diskusi yang diselenggarakan oleh SUSTAIN bersama Perkumpulan INISIATIF ini menjadi ruang kritik terbuka terhadap narasi “ekonomi campuran berkeadilan” yang selama ini digaungkan pemerintah.

Para narasumber menilai, realitas di lapangan justru menunjukkan gejala pelemahan kesejahteraan masyarakat serta tantangan serius dalam tata kelola ekonomi.

Ketua Perkumpulan INISIATIF, Sapei Rusin, menegaskan bahwa forum tersebut bukan sekadar diskusi akademik, melainkan bagian dari upaya moral dan intelektual untuk mengembalikan arah pembangunan nasional. Ia menekankan pentingnya kedaulatan ekonomi dan pemerataan sebagai tujuan utama kebijakan negara.

Sementara itu, Direktur Eksekutif SUSTAIN, Tata Mustasya, secara tegas mengungkap adanya kesenjangan besar antara konsep dan pelaksanaan kebijakan ekonomi pemerintah saat ini.

Menurutnya, keberhasilan ekonomi sangat bergantung pada keberanian melakukan reformasi struktural, termasuk peningkatan peran swasta dan masyarakat, perbaikan kompetensi negara, serta pengurangan praktik nepotisme.

Dalam forum tersebut, Alamsyah Saragih juga memaparkan kerentanan ekonomi nasional melalui konsep “Tiga Buffer”, yakni buffer fisik, likuiditas, dan sosial. Ia menyoroti lemahnya cadangan energi nasional yang hanya mampu bertahan sekitar 25,5 hari, tertinggal dibanding negara tetangga. Kondisi ini dinilai berisiko tinggi di tengah ketidakpastian global.

Selain itu, ekonom Diding Sakri mengangkat isu ketimpangan sosial melalui pendekatan kurva Great Gatsby. Ia mengingatkan bahwa mobilitas ekonomi antargenerasi di Indonesia mengalami penurunan, yang berpotensi melahirkan jurang kelas yang semakin tajam antara kelompok elit dan masyarakat bawah.

Data yang dipaparkan dalam diskusi juga menunjukkan ironi dalam perekonomian nasional. Meski investasi meningkat signifikan dalam beberapa tahun terakhir, penyerapan tenaga kerja tidak sebanding.

Bahkan, sekitar 9,48 juta penduduk tercatat turun dari kelas menengah sejak 2019 hingga 2024. Di sisi lain, sekitar 59 persen pekerja masih berada di sektor informal dengan pertumbuhan upah yang tertinggal dari laju ekonomi.

Efisiensi investasi pun menjadi sorotan, ditandai dengan meningkatnya angka ICOR yang menunjukkan biaya investasi semakin mahal namun kurang produktif dalam menghasilkan output ekonomi.

Sebagai langkah korektif, para penyelenggara diskusi mendorong sejumlah rekomendasi, mulai dari desentralisasi ekonomi, peningkatan transparansi kebijakan, hingga penguatan sektor padat karya berbasis ekonomi hijau.

Selain itu, akselerasi energi terbarukan dan diversifikasi pendapatan negara juga dinilai menjadi kunci untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional.

Diskusi di Hotel Horison Bandung ini menegaskan bahwa tanpa perbaikan serius dalam implementasi kebijakan, visi besar ekonomi berkeadilan berisiko hanya menjadi retorika, sementara ketimpangan dan kerentanan ekonomi terus melebar.**

Author: One
Editor: Maman Suparman