Konser Marak, Warga Panyileukan Soroti Keamanan Tritan Point dan Dugaan Abai Lingkungan

BANDUNG, KejakimpolNews.com – Maraknya penyelenggaraan konser musik di kawasan Tritan Point, Kecamatan Panyileukan, Kota Bandung, mulai menuai kritik dari sejumlah elemen masyarakat.

Bukan karena mereka menolak hiburan, melainkan karena munculnya berbagai persoalan yang dinilai belum pernah dijawab secara serius oleh pengelola maupun pihak terkait.

Mulai dari kehilangan kendaraan pengunjung, semrawutnya pengelolaan parkir, hingga pertanyaan mengenai kelengkapan perizinan dan kelayakan sarana-prasarana konser menjadi sorotan.

Kondisi tersebut mendorong Forum Pemuda Panyileukan meminta pemerintah dan aparat penegak hukum melakukan evaluasi menyeluruh terhadap aktivitas konser yang rutin digelar di lokasi tersebut.

Juru Bicara Forum Pemuda Panyileukan, Dedi Kurniawan, menilai penyelenggaraan konser tidak boleh hanya berorientasi pada keuntungan bisnis semata, tetapi juga harus menjamin keamanan dan kenyamanan masyarakat.

"Kami meminta Muspika, aparat penegak hukum, dan pengelola Tritan Point melakukan evaluasi menyeluruh. Jika memang ditemukan persoalan yang berpotensi merugikan masyarakat, kegiatan konser sebaiknya dihentikan sementara sampai semuanya dibenahi," ujar Dedi.

Menurutnya, selama ini masyarakat sekitar belum merasakan manfaat yang signifikan dari berbagai kegiatan yang digelar di Tritan Point. Padahal, lokasi tersebut berada di tengah wilayah yang memiliki banyak kelompok masyarakat aktif, mulai dari Karang Taruna, organisasi kepemudaan, LPM, hingga pelaku UMKM.

Dedi mempertanyakan sejauh mana keterlibatan masyarakat lokal dalam berbagai kegiatan yang berlangsung di kawasan tersebut. Ia menilai jangan sampai aktivitas ekonomi yang tumbuh hanya dinikmati segelintir pihak, sementara warga sekitar hanya menjadi penonton di daerahnya sendiri.

Selain persoalan konser, Forum Pemuda Panyileukan juga menyoroti aspek tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Mereka mendesak pengelola Tritan Point lebih aktif mendukung masyarakat sekitar melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan yang nyata dan terukur.

Momentum Hari Lingkungan Hidup Sedunia juga dimanfaatkan kelompok pemuda tersebut untuk menyoroti kondisi kawasan industri di sekitar Panyileukan. Mereka meminta Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung melakukan pengawasan lebih ketat terhadap sedikitnya 30 perusahaan di kawasan Industri Mekar Raya yang menghasilkan limbah produksi.

Forum Pemuda Panyileukan mempertanyakan apakah seluruh perusahaan tersebut telah memiliki dan mengoperasikan instalasi pengolahan air limbah sesuai ketentuan. Jika tidak, mereka menilai ada potensi pelanggaran lingkungan yang selama ini luput dari pengawasan.

Tak hanya itu, persoalan sampah juga menjadi perhatian. Sejumlah kegiatan berskala besar yang digelar di kawasan Tritan Point kerap meninggalkan tumpukan sampah setelah acara berakhir. Kondisi tersebut dinilai bertolak belakang dengan kewajiban kawasan berpengelola yang seharusnya mampu mengelola sampah secara mandiri.

"Jangan sampai pemerintah terus berbicara soal pengurangan sampah, sementara kawasan-kawasan besar yang memiliki kewajiban mengelola sampah sendiri justru tidak diawasi secara tegas," kata Dedi.

Atas berbagai persoalan tersebut, Forum Pemuda Panyileukan mendesak adanya transparansi dari pemerintah, aparat, dan pengelola kawasan dalam setiap proses perizinan maupun pengawasan kegiatan yang melibatkan massa dalam jumlah besar. Mereka menilai keterbukaan menjadi kunci agar aktivitas ekonomi, hiburan, dan pembangunan kawasan dapat berjalan tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat maupun lingkungan.**

Author: One
Editor: Maman Suparman