Neoliberalisme, menyenggol Hampir Semua Presiden RI

Oleh DEDI ASIKIN
(Wartawan Senior)

NEO liberal atau Neoliberalisme adalah ideologi ekonomi dan politik yang mengutamakan pasar bebas serta mengurangi campur tangan pemerintah dalam perekonomian.

Paham ini merupakan kelanjutan dari liberalisme klasik yang berkembang pada akhir abad ke-20, dipopulerkan oleh tokoh seperti Friedrich Hayek dan Milton Friedman, serta diterapkan lewat kebijakan pemimpin seperti Ronald Reagan dan Margaret Thatcher

Neo Liberalisme muncul sebagai protes atas krisis ekonomi dunia akibat penerapan liberalisme di Eropa. Beberapa tokoh Tade seperti Alexander Rustow, Milton Friedman, dan Frrderick Hayex tahun 1938 ,berkumpul di Paris.

Mereka memprotes feodalisme, absolutisme raja dan dominasi gereja membiarkan mekanisme pasar terpuruk dsn krisis ekonomi dunia. Dari sana mereka mendeklarasikan lahirnya liberalisme gaya baru atau Neoliberalisme. Biar cepat sebut saja neolib.

Jika liberalisme klasik mengharamkan campur tangan negara dan membiarkan ekonomi kepada mekanisme passr pasar apa jadinya, maka neolib membolehkan negara campur tangan negara atas ekonomi real. Tujuannya untuk memproteksi masarakat dari kebangkrutan.

Neolib di Indonesia menurut Profesor Tjipta Lesmana, muncul pasca-Orde Baru runtuh. Pemerintahan Habibie, Gus Dur, Megawati dan SBY -Jusuf Kalla juga berwatak neolib.

Penjualan privatisasi BUMN digenjot habis-habisan pada era Megawati. Dengan dalih menyelamatkan ekonomi real. Mega melego Indosat kepada Temasex Hold Singapura dengan harga hanya $5,26;juta dan berpotensi merugikan negara Rp750 trilyun.

Tak pake lama Temasex menjual lagi Indosat kepada QTEL (Qatar) dengan harga fantastis $1,8 miliar. Mega berdalih bahwa penjualan BUMN itu legal.

Dalam Bab IV GBHN 1999-2004 berdasarkan tap MPR jelas memerintahkan pemerintah untuk mengembangkan persaingan yang sehat dan adil serta menghindarkan terjadinya struktur pasar yang monopolistik. Pemerintah boleh memprivatisasi BUMN atau kekayaan negara lain. yang tidak berpotensi merugikan negara dan rakyat.
Pada kenyataannya Megawati dan Gus Dur menjual banyak BUMN. Mega mencoba menerapkan pasar bebas dan campur tangan negara lebih besar., misalnya dengan mempertahankan subsidi dan pengendalian harga komoditas tertentu.

Sementara Yusuf Kalla, pengamat menilai akan membiarkan pasar bekerja dengan baik. Jk punya pandangan pemerintah harus punya langkah alternatif jika pasar mandeg dan tidak berfungsi menghadapi keadaan.Pemerintah mesti berperan dalam mengembangkan pasar. Dalam hal investasi, kata pengamat JK akan tetap membuka peluang masuknya investor, domestik maupun asing.

Menanggapi perdebatan plafon sistim ekonomi yang berkembang Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan dirinya bukan ultra nasionalis yang memandang nasionalisme secara sempit.

Kerena Itu meski dia mengaku tidak terlalu mendukung neoliberalisme tapi pada prakteknya dia juga tersenggol, setidaknya ketika dia mempertahankan subsidi BBM. dan perlindungan harga komoditas tertentu. Habibie pun demikian. Untuk melindungi warga negara ia membuka peluang investasi asing.

Selain Itu dia juga mengeluarkan berbagai regulasi yang memudahkan investor bergerak.**