GMNI Desak DPRD Kota Bandung Tolak LKPJ Pemkot

BANDUNG, KejakimpolNews.com — Badan Kerja Cabang (Bakercab) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), mendesak DPRD Kota Bandung menolak Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemerintah Kota Bandung.

Desakan itu disampaikan GMNI karena menilai masih banyak persoalan mendasar yang gagal diselesaikan pemerintah selama satu tahun terakhir.

Ketua Bakercab GMNI Bandung, Halim Mulia, menyatakan DPRD tidak boleh menjadikan pembahasan LKPJ hanya sebagai formalitas administratif tahunan tanpa evaluasi kritis terhadap kondisi riil masyarakat.

“DPRD sebagai representasi rakyat memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk menguji secara objektif capaian pemerintah berdasarkan realitas di lapangan,” kata Halim dalam keterangannya, Senin (11/5/2026).

GMNI menyoroti sejumlah persoalan di Kota Bandung yang dinilai belum terselesaikan, mulai dari kasus korupsi dan lemahnya tata kelola birokrasi, persoalan sampah, kemacetan, ketimpangan sosial, kualitas pendidikan yang belum merata, hingga menurunnya kualitas pelayanan publik.

Selain itu, GMNI menilai Pemerintah Kota Bandung belum mampu menghadirkan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat kecil. Tingginya angka pengangguran, mahalnya kebutuhan hidup, serta lemahnya akses pelayanan dasar disebut masih menjadi persoalan utama warga Kota Bandung.

“LKPJ bukan sekadar dokumen administratif, melainkan cermin keberhasilan atau kegagalan pemerintah dalam menjalankan amanat rakyat,” ujarnya.

GMNI juga mengkritik fungsi pengawasan DPRD Kota Bandung yang dinilai lemah. Menurut mereka, DPRD tidak boleh terjebak kompromi politik yang mengabaikan kepentingan publik.

“Apabila DPRD tetap memaksakan menerima LKPJ, maka publik bisa menilai telah terjadi persekongkolan antara legislatif dan eksekutif,” tegas Halim.

Dalam sikap resminya, GMNI Bandung menyampaikan lima tuntutan, yakni mendesak DPRD menolak LKPJ Pemkot Bandung, melakukan evaluasi menyeluruh terhadap OPD, menuntut transparansi penggunaan anggaran daerah, memprioritaskan penyelesaian persoalan mendasar masyarakat, serta meminta DPRD menjalankan fungsi pengawasan secara independen tanpa intervensi politik praktis.

GMNI Bandung memastikan akan terus mengawal proses pembahasan LKPJ di DPRD Kota Bandung dan membuka konsolidasi dengan elemen masyarakat sipil untuk mengawasi jalannya evaluasi kinerja Pemerintah Kota Bandung.**

Author: One
Editor: Maman Suparman