Tangani Kemiskinan di Kota Bandung Melalui UHC Hingga Padat Karya

BANDUNG, KejakimpolNews.com -- Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menegaskan bahwa upaya penanganan kemiskinan tidak hanya dilakukan melalui bantuan pangan, tetapi juga melalui berbagai program lintas sektor yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan saat meninjau penyaluran Bantuan Pangan Pemerintah periode Juli–September 2026 di Kelurahan Antapani Tengah, Kecamatan Antapani, Kamis 27 Agustus 2026.

Menurut Farhan, bantuan beras yang diberikan pemerintah pusat merupakan salah satu bentuk intervensi untuk mengurangi beban masyarakat. Namun, Pemkot Bandung juga memiliki berbagai program lain sebagai jaring pengaman sosial.

“Penanganan kemiskinan itu tidak hanya bantuan pangan. Ada bantuan sosial dari Dinas Sosial, ATM Beras dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, program padat karya dari Dinas Tenaga Kerja, hingga layanan kesehatan melalui Universal Health Coverage,” ujarnya.

Farhan menilai, akses kesehatan menjadi salah satu faktor penting dalam mengurangi beban ekonomi masyarakat. Karena itu, Pemkot Bandung terus berupaya menjaga keberlanjutan program UHC.

Saat ini, kata Farhan, kepesertaan BPJS Kesehatan warga Kota Bandung telah mencapai lebih dari 90 persen dengan tingkat keaktifan peserta di atas 82 persen.

“Kepesertaan dan keaktifan ini menjadi syarat penting untuk mempertahankan program UHC. Kami terus berupaya memenuhi kebutuhan pembiayaan agar seluruh warga tetap mendapatkan akses layanan kesehatan,” katanya.

Ia mengungkapkan, kebutuhan anggaran UHC di Kota Bandung mencapai sekitar Rp360 miliar. Saat ini sebagian kebutuhan tersebut telah terpenuhi dan pemerintah masih mencari sumber pendanaan tambahan untuk menutupi kekurangannya.

“Insyaallah kebutuhan itu akan terpenuhi karena manfaatnya sangat besar bagi masyarakat,” ujarnya.

Farhan menambahkan, BPJS Kesehatan bukan hanya program kesehatan, tetapi juga instrumen perlindungan sosial yang mampu mencegah masyarakat jatuh lebih dalam ke jurang kemiskinan akibat biaya pengobatan.

“Bagi saya, BPJS Kesehatan menjadi salah satu alat yang sangat penting dalam penyelesaian masalah kemiskinan. Ini bentuk rekayasa sosial dan keuangan yang memiliki nilai sosial sangat tinggi,” katanya.**

Editor: Sonni Hadi