Kontrak Rumah Wakil Rakyat Kota Bandung Rp600 Juta/Tahun

Catatan RIDHAZIA
(Wartawan Senior)

TERUNGKAP besaran gaji dan tunjangan ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung tembus puluhan juta rupiah.

Yang paling mencolok, tunjangan perumahan Rp58 juta untuk Ketua DPRD, Rp56 juta untuk Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD Rp53 juta.

Bagaimana angka itu dirumuskan oleh para wakil rakyat. Dan, rumah sekelas apa hingga tembus 50 juta rupiah perbulan yang dikontrak politisi ini.

Padahal anggota DPRD Kota Bandung masih mukim di sekitar rumah masing-masing di Bandung. Jarak terjauh sekitar 25 kilometer dari gedung tempat berkantor.

Disepakati Wali Kota

Gaji dan tunjangan anggota DPRD per bulan tersebut ternyata disepakati Wali Kota  (Bandung) dan Wakil Rakyat (DPRD Kota Bandung) yang tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2017 dan penjabarannya kemudian termuat dalam Peraturan Wali Kota Bandung (Perwal) Nomor 22 Tahun 2024.

Berdasarkan perda dan perwal itu, Ketua DPRD Kota Bandung mendapat uang representasi (gaji) Rp2,1 juta, tunjangan jabatan Rp3,045 juta, tunjangan alat kelengkapan dewan (AKD) Rp228 ribu, tunjangan komunikasi Rp14,7 juta, tunjangan perumahan Rp58 juta, dan tunjangan transportasi Rp16 juta.

Wakil Ketua DPRD Kota Bandung mendapat uang representasi (gaji) Rp1,68 juta, tunjangan jabatan Rp2,436 juta, tunjangan alat kelengkapan dewan (AKD) Rp152 ribu, tunjangan komunikasi Rp14,7 juta, tunjangan perumahan Rp56 juta, dan tunjangan transportasi Rp15,5 juta.

Sedangkan anggota DPRD Kota Bandung mendapat uang representasi (gaji) Rp1,57 juta, tunjangan jabatan Rp2,283 juta, tunjangan alat kelengkapan dewan (AKD) Rp91,3 ribu, tunjangan komunikasi Rp14,7 juta, tunjangan perumahan Rp53 juta, dan tunjangan transportasi Rp15 juta.

Hilang Akal Sehat dan Nurani

Berapa miliar uang rakyat dihamburkan untuk keperluan anggota DPRD. Bisa miliaran rupiah perbulan. Bahkan tembus triliunan rupiah pertahun.

Padahal senyatanya Bandung belum keluar dari kemiskinan perkotaan. Antara lain rendahnya pendapatan dari sektor informal, biaya hidup yang tinggi (terutama perumahan dan transportasi), keterbatasan lapangan kerja formal dan fenomena setengah pengangguran.

Semua itu didera inflasi dan kenaikan harga kebutuhan pokok, serta kesenjangan sosial yang tinggi. Ditambah urbanisasi yang kian menghebat dari pinggiran yang merembes ke kota.

Tapi bagi wakil rakyat, semua itu soal nasib yang tidak bisa diselesaikan oleh politik limatahunan.**