Kebebasan Pers dan Sipil Era KDM?

Catatan RIDHAZIA
(Wartawan Senior)

INDEKS Demokrasi Indonesia (IDI) Jawa Barat tahun 2026 "terjun bebas". Kebebasan pers dan ruang kritik publik era Gubernur Jawa Barat diberitakan tertekan. Jika semula peringkat 7 (2024) nasional kini menjadi peringkat 19 (2025).

Dampak Jakarta

Berdasarkan laporan terkini per Mei 2026, kebebasan pers dan kebebasan sipil yang memburuk tidak sepenuhnya terjadi di Jawa Barat saja.

Tapi bagian dari keseluruhan dari kemunduran kualitas demokrasi yang kian pengap yang berdampak pada kebebasan pers dan ruang kritik publik yang kian pengap juga di seluruh Indonesia.

Dengan kata lain, penurunan IDI di Jawa Barat tidak signifikan terkait dengan kekuasaan sipil Gubernur KDM. Tapi dampak kebijakan nasional ini terkait relasi pers dengan penguasa Istana.

Hak itu terbaca dari Laporan 2026 RSF Index bahwa "press freedom at a 25-year low "menempatkan Indonesia di peringkat 129 dari 180 negara. Turun drastis dari posisi 111 pada tahun 2024. 

Sepanjang tahun 2025 tercatat terjadi 89 kasus kekerasan terhadap jurnalis, termasuk fisik, serangan digital, dan teror seperti pengiriman kepala babi ke media. 

Otoritarian Intimidatif

Bahkan dalam laporan AJI dalam catatan Tahun 2025 kalau pers dalam Indonesia tengah "berada dalam pusaran otoritarian yang intimidatif aparat".

Dengan kata lain jurnalisme bekerja di bawah tekanan sistematis yang memaksa media dan jurnalis melakukan self-censorship (penyensoran diri sendiri) karena takut yang pada gilirannya publik kehilangan informasi utuh. 

Kriminalisasi Kritik

Penyempitan ruang kritik publik sebagaimana kasus pelanggaran kebebasan berekspresi di kalangan aktivis sipil dan akdemisi juga terbungkam dengan mengkriminalisasi pendapat yang berbeda oleh aparat penegak hukum dan institusi intelejen tentara.

Represi Digital

Sebuah lembaga riset mengungkapkan fakta terbaru kalau kritik publik di media sosial sering dibalas dengan serangan doxing, peretasan, dan intimidasi.

Dan, pelaku kekerasan terhadap jurnalis dan aktivis pada kasus penyiraman oleh oknum tentara menciptakan iklim ketakutan di kalangan aktivis sipil akademisi.

Melemahnya Oposisi

Melemahnya oposisi di DPR dan wakil rakyat pada era Presiden Prabowo disebut-sebut menjadi faktor diterminan yang menyebabkan kritik kebijakan di ruang publik, sekaligus menjadi parameter IDI menjadi terbatas, bahkan menurun dan terjun bebas.

Terbentuknya koalisi besar di parlemen berpotensi melemahkan fungsi kontrol oposisi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang pada gilirannya memengaruhi dinamika kritik kebijakan di ruang publik.

Berharap pada PDIP menjadi oposisi tak lebih sebatas mimpi saja. Meskipun PDIP memiliki kursi terbanyak di DPR dengan 110 kursi ternyata dibawa oleh "emak e" Megawati hanya posisi sebagai "penyeimbang" daripada oposisi penuh.**