Tolak Kunjungan Jokowi, Massa GAUM-K dan GMKR Datangi DPRD Jabar
Aksi tolak kunjungan Jokowi ke Jawa Barat berlangsung Selasa siang di Gedung DPRD Prov.Jawa Barat.
BANDUNG, KejakimpolNews.com – Sejumlah massa yang mengatasnamakan Gerakan Umat Melawan Kezaliman (GAUM-K) dan Gerakan Masyarakat untuk Merebut Kembali Kedaulatan (GMKR) menggelar aksi di depan Gedung DPRD Jawa Barat, Selasa (14/7/2026).
Dalam aksi tersebut, mereka menyatakan penolakan terhadap rencana kunjungan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) ke wilayah Jawa Barat.
Aksi tersebut dipicu oleh polemik mengenai legalitas ijazah Jokowi yang hingga kini, menurut massa aksi, belum dijelaskan secara terbuka sehingga menimbulkan perdebatan di tengah masyarakat.
Dalam orasinya, massa menyampaikan penolakan terhadap kedatangan Jokowi beserta keluarga dan pihak-pihak yang mereka sebut sebagai kroninya ke wilayah Jawa Barat. Mereka bahkan menyatakan akan mengadang apabila Jokowi tetap melakukan kunjungan ke provinsi tersebut.
Koordinator aksi, Hari Nugraha, mengatakan tuntutan itu muncul karena persoalan ijazah Jokowi dinilai belum mendapatkan penjelasan yang memuaskan di ruang publik.
"Selama persoalan ini belum diselesaikan secara terbuka, kami menolak kedatangan Jokowi ke Jawa Barat," ujar Hari dalam orasinya.
GAUM-K dan GMKR mengklaim aksi tersebut merupakan bentuk penyampaian aspirasi masyarakat Jawa Barat yang menginginkan adanya kejelasan terkait polemik tersebut.
Usai menyampaikan aspirasi, perwakilan massa diterima oleh sejumlah anggota DPRD Jawa Barat di Ruang Badan Anggaran (Banggar). Delegasi DPRD yang menerima audiensi di antaranya Ketua Komisi I Rahmat Hidayat Djati, Anggota Komisi I Moh. Sidkon Djampe, Ketua Fraksi Partai Golkar Iyod Somantri, George Edwin Sugiharto dari Fraksi Gerindra, serta Memo Hermawan dari Fraksi PDI Perjuangan.
Dalam pertemuan tersebut, massa menyampaikan tuntutan mereka agar DPRD Jawa Barat meneruskan aspirasi terkait penolakan kunjungan Jokowi dan mendorong adanya penyelesaian terhadap polemik yang menjadi dasar aksi tersebut.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan dari pihak Joko Widodo terkait tuntutan maupun aksi penolakan yang dilakukan oleh GAUM-K dan GMKR.**
Author: One
Editor: Maman Suparman
