Beda Habibie dan Prabowo

Oleh DEDI ASIKIN
(Wartawan Senior)

SETIAP orang memiliki perbedaan, watak dan karakter. Bentuk kepala boleh sama, tapi isinya berupa beda beda . Perbedaan itu juga menyebabkan langkah dan keputusan yang dibuat pun berbeda. Meskipun alasannya sama, yakni bekerja untuk kepentingan orang banyak.

Seperti halnya dua pemimpin Indonesia kita, Baharudin Jusuf Habibie atau akrab disebut BJ Habibie dan Prabowo Subianto. Presiden BJ Habibie rela mengubur mimpinya membuat pesawat CN.250 secara massal. Alasannya karena krisis ekonomi dan mencegah kesengsaraan masyarakat.

B.J. Habibie sebenarnya sukses membuat Pesawat CN250. Pesawat kebanggaan Indonesia tersebut sukses terbang perdana pada tahun 1995. Tetapi, proyek ini dihentikan dan gagal diproduksi massal akibat krisis moneter 1998 dan adanya syarat peminjaman dana dari IMF.

Padahal presiden ketiga itu telah berhasil menurunkan nilai tukar rupiah dari Rp18.000 menjadi Rp 6.800 perdolar US hanya dalam waktu 19 bulan. Habibie juga rela mundur dari pemilihan presiden tahun 1999 gara-gara Partai Golkar menolak pertanggungjawaban presiden.

Berbeda dengan Presiden Prabowo Subianto. Presiden ke delapan itu bersikukuh meneruskan program Makan Berguzi Gratis (MBG) untuk para siswa, meski desakan menghentikan terus mengalir dari sana sini.

Masyarakat menilai bahwa program MBG Itu telah salah urus. Malahan banyak yang mempelesetkan arti MBG dari "Makan Bergizi Gratis" menjadi "Makan Beracun Gratis".

Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat jumlah korban yang keracunan telah mencapai angka 33.363 orang siswa di berbagai tempat.

Presiden Prabowo hanya setuju menutup 3.000 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk menyalurkan MBG yang dianggap tidak memenuhi persyaratan, dan tetap akan meneruskan program MBG. Usul banyak pihak termasuk Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa belum mengubah niat sang presiden.

Dalam hal nilai tukar rupiah yang dalam jangka satu tahun naik dari Rp15.400,00 ke Rp17.600,00 juga tidak membuat Pak Presiden khawatir, dengan alasan masyarakat di desa tidak menggunakan dollar dalam bertransaksi. Apa boleh buat masyarakat harus tetap sabar dan lapang dada menghadapi kebijakan serta keputusan pemimpin bisa berbeda antara yang satu dengan yang lain.

Soal MBG yang kata JPPI sudah 34,1 persen masyarakat menghendaki dihentikan, masih ada satu harapan, yaitu keputusan Mahkamah Konstitusi (MK). Kabarnya kasus Itu sedang digugat ke MK oleh masyarakat sipil dengan tokohnya mantan Wakil Ketua KPK periode 2012-3015, Busyro Muqoddas.

Ini perlu kita tunggu, ke arah mana MK akan berpihak.**