BPS Tetapkan Pemkot Bandung Peringkat Pertama Nasional Anindhita Wistara Data 2026 Kategori Kota

BANDUNG, KejakimpolNews.com -- Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung meraih penghargaan Anindhita Wistara Data 2026 sebagai Terbaik Pertama Nasional Kategori Kota dari Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia.

Penghargaan tersebut diterima Sekretaris Daerah Kota Bandung, Iskandar Zulkarnain, didampingi Kepala BPS Kota Bandung, Nevi Hendri, dalam acara Penganugerahan Anindhita Wistara Data Tahun 2026 di Gedung BPS RI, Jakarta, Rabu, 11 November 2026.

Penghargaan ini diberikan sebagai apresiasi atas komitmen, kerja keras, dan sinergi pemerintah daerah dalam menyelenggarakan statistik sektoral. Penilaian dilakukan melalui Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) Tahun 2026.

Capaian tersebut menunjukkan konsistensi Pemkot Bandung dalam menghadirkan tata kelola data yang berkualitas, terintegrasi, dan dapat dimanfaatkan sebagai dasar perencanaan serta pengambilan kebijakan pembangunan.

Sekretaris Daerah Kota Bandung, Iskandar Zulkarnain mengungkapkan rasa syukur atas penghargaan yang berhasil diraih. Capaian tersebut menjadi motivasi untuk terus meningkatkan pemanfaatan data dalam penyusunan program dan kegiatan agar lebih tepat sasaran.

"Semoga data yang diolah dan diperoleh akan bermanfaat untuk pembangunan di Kota Bandung," ungkap Iskandar.

Sementara itu, Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan, nama Anindhita Wistara Data memiliki makna mendalam. Anindhita berarti sempurna, Wistara bermakna uraian dan penjelasan yang terbuka serta cerdas, sedangkan data merupakan informasi itu sendiri.

"Hal ini merefleksikan kolaborasi BPS dengan kementerian dan lembaga untuk menyajikan data beserta uraian yang jelas dan sempurna," ujar Amalia.

Ia menjelaskan, penghargaan tersebut merupakan hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) yang menghasilkan Indeks Pembangunan Statistik (IPS).

Indeks tersebut menggambarkan tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral sekaligus menjadi salah satu indikator prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.

Dalam pelaksanaannya, penilaian dan pembinaan EPSS melibatkan 91 kementerian dan lembaga, 38 pemerintah provinsi, serta 514 pemerintah kabupaten/kota.

Amalia menyebutkan, tingkat partisipasi kementerian, lembaga, dan pemerintah provinsi mencapai 100 persen. Sementara itu, di tingkat kabupaten/kota, sebanyak 507 dari 514 daerah atau sekitar 98,63 persen turut berpartisipasi dalam evaluasi tersebut.

Ia berharap, penghargaan Anindhita Wistara Data dapat menjadi kebanggaan sekaligus penyemangat bagi seluruh instansi pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas data yang dihasilkan.

"Kami berharap penghargaan ini dapat menjadi kebanggaan sekaligus penyemangat bagi kementerian, lembaga dan pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas data yang dihasilkan guna mewujudkan Sistem Statistik Nasional yang semakin tangguh, bermakna, dan berdampak bagi pembangunan Indonesia yang lebih baik," pungkasnya.**

Editor: Sonni Hadi