Orde Lama Wariskan Kemiskinan

Oleh DEDI ASIKIN
(Wartawan Senior)

BANYAK pengamat sejarah dan politik berpendapat bahwa era pemerintahan orde lama adalah menjadikan politik sebagai panglima. Keterpaksaan haruis berperang menghadapi agresi Belanda, dan juga menumpas separatisme DI TII dan merebut kembali Irian Barat, adalah pekerjaan rumah yang harus dibenahi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang baru lahir.

Sepanjang tahun 1945 hingga 1960, NKRI terus berbenah, pergolakan politik penuh intrik, kerap terjadi. Sistem pemerintahan kerap berganti, konstituante masih labil, DPR juga masih pakai S (sementara), jadi DPRS.

Pembanguna, nyaris tidak menyentuh pelosok tanah air. Jalan-jalan raya masih banyak berlobang, pembangunan fisik bangunan juga masih kurang. Yang terjadi yaitu tadi, hanya pembangunan politik dan pencitraan dengan jargon-jargon politik yang menggelorakan rakyat.

Pembangunan hanyalah politik "Mercu Suar". Semisal menyelenggarakan membangun Gelora Senayan untuk Asean Games dan Ganefo (Games Of The New Emergening Forces). menciptakann Conefo Conference of The New Emerging Forces (Konferensi kekuatan negara-negara baru).

Timbul berbagai masalah  akibat dari kebijakan politik itu menyebabkan ekonomi negeri ini melorot di akhir pemerintahan Orde Lama yakni saat NKRI dipimpin Presiden Sukarno.

Inflasi mencapai 600%.Harga harga kebutuhan pokok melambung tinggi. Pendapatan para pekerja baik PNS maupun swasta hanya cukup untuk biaya hidup selama 3 hari.

Saat itu, antre minyak tanah, antre beras, biaya sekolah mahal, bukan cerita baru. Banyak anak kekurangan gizi istilah sekarang adalah stunting, bukan cerita hoaks baru melainkan kenyataan.

Penulis yang kini telah berusia 80 tahun lebih saat ini menjadi saksi mata, betapa menyedihkan kondisi rakyat saat Orde Lama. Bukan satu dua rakyat miskin tak mampu beli beras, mereka makan gaplek (singkong kering) atau oyek, gaplek, beras bulgur -- maaf-- untuk makan binatang.

Penyakit biri-biri, busung lapar, dan pakaian compang-camping kerap ditemukan di pedesanaan oleh anak-anak dengan kondisi tubuh yang dekil karena tak mampu beli sabun mandi dan makan bergizi, hingga rambut penuh kutu dan tempat tidur dan kursi penuh kutu busuk (tumbila), adalah menghiasi masa-masa sulit saat itu. Saya dan mungkin sebayaku, mengalami dan menyaksikan kondisi tersebut.

Demokrasi Parlementer (1945–1959), pemerintahan sering belum juga stabil dan banyak partai bersaing. Pemilu pertama yang demokratis terjadi pada tahun 1955. Sementara jargon politik terus dilambungkan untuk meninabobokan rakyat.

Revolusi belum selesai selalu didengungkan, yang mengeritik pemerintah disebut kontra revolusi atau kontrev, haluan politik Indonesia didengungkan lewat pidato Bung Karno, ada Manifesto Politik (Manipol), USDEK (Undang-undang Dasar 1945, Sosialisme Ala Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, Kepribadian Indonesia), Nasakom (Nasional Agama dan Komunis, dan jargon lainnya.

Dengan Demokrasi Terpimpin (1959–1966): Sukarno memusatkan kekuasaan, membubarkan parlemen, dan memperkenalkan konsep politik Nasakom (Nasionalis, Agama, Komunis).

Namun situasi dalam negeri masih penuh konflik dan pemberontakan seprti DI.TII, PRRI/Permesta, dan PKI hal ini akibat ketidakpuasan terhadap pemerintah pusat. Kondisi ini membuat kondisi ekonomi sangat lemah.

Inflasi tinggi, harga barang melambung sangat tinggi dan kebutuhan pokok sulit didapat menjelang akhir masa pemerintahan tahun 1965–1966. Konsep Berdikari atau berdiri di atas kaki sendiri: adalah gagasan Presiden Sukarno untuk mengurangi ketergantungan pada negara asing.

Namun semua itu bekum juga membawa negara kepada kondisi masyarakat yang adil dan makmur. Sementara partai politik termasuk Komunis semakin tumbuh subur karenanya muncul gagasan Nasakom, hingga pada gilirannya semua berakhir ketika PKI yang dianggap menjadi biang keladi Gerakan 30 September 1965 dengan terbunuhnya sjeumlah jendereal awal dari keruntuhan Orde Lama, dan lengsernya Sukarno sebagai presiden.**