Orde Lama Wariskan Kemiskinan

Oleh DEDI ASIKIN
(Wartawan Senior)

BANYAK Pengamat sejarah dan politik berpendapat bahwa era pemerintahan Orde Lama menjadikan politik sebagai panglima. Keterpaksaan harus melawan agresi Belanda dan juga menumpas separatisme DI TII, PRRI Permesta serta merebut kembali Irian Barat, adalah pekerjaan rumah yang harus dibenahi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang baru lahir pada 17 Agustus 1945.

Sejak tahun 1945 hingga tahun 1960, NKRI terus berbenah, pergolakan politik penuh intrik, kerap tejadi. Sistem pemerintahan kerap berganti, konstitusi masih labil, DPR juga masih pakai S (sementara), jadi DPRS.

Pembangunan fisik hampir tidak ada di tanah air. Masih banyak jalan rusak dan berlubang. Pembangunan gedung-gedung masih kurang. Yang terjadi, perkembangan politik  masih terus mewarnai diandai dengan jargon-jargon politik yang membingungkan masyarakat.

Pembangunan hanyalah politik “mercu suar”. Semisal menyelenggarakan pembangunan Gelora Senayan untuk Asean Games dan Ganefo (Games Of The New Emerging Forces). Menciptakan  Conefo untuk negara-negara yang anti neo kolonialisme dan imperialisme yang disebut Nekolim.

Banyak masalah muncul akibat kebijakan politik yang menyebabkan perekonomian negara merosot pada akhir pemerintahan Orde Lama ketika NKRI dipimpin oleh Presiden Sukarno.

Inflasi 600%, harga harga kebutuhan pokok melambung tinggi. Penghasilan PNS dan swasta hanya cukup untuk makan tiga hari saja.

Saat itu, antre minyak tanah, antre beras, biaya sekolah mahal, bukan cerita baru. Banyak anak yang terkena gizi buruk kalau sekarang istilahnya adalah stunting. Kondisi ini bukanlah cerita hoaks melainkan kenyataan.

Penulis yang berusia di atas 80 tahun saat ini menjadi saksi sejarah dan kenyataan saat itu bahwa kehidupan masyarakat berada dalam keadaan tidak berdaya. Bukan satu dua rakyat miskin yang tidak mampu membeli beras, mereka ada yang makan gaplek (singkong kering) atau oyek, dan beras bulgur -- maaf -- untuk makan binatang.

Kulit kering dan pakaian kotor sering ditemukan pada anak-anak dengan kondisi tubuh yang parah karena mereka tidak mampu membeli sabun untuk mandi dan tidak memiliki cukup makanan untuk membuat tubuh tumbuh dengan sehat, sampai rambut mereka kering dan kemerahan, bahkan tempat tidur dan kursi penuh kutu busuk atau tumbila. Saya dan teman sebayaku, pasti pernah merasakan kondisi yang memprihatinkan saat itu.

Demokrasi parlementer (1945-1959) pernah diterapkan, tetapi pemerintahan tetap saja tidak stabil. Banyaknya partai yang bersaing dan saling menjatuhkan bukanlah kondisi yang menguntungkan. Pemilihan umum yang dilakukan secara demokratis pertama kali berlangsung pada tahun 1955. Sementara itu, jargon politik terus menyebar untuk meninabobokan rakyat.

Revolusi belum selesai, itu yang didengungkan pemerintah.  Siapa yang menentang disebut kontra revolusi atau kontrev. Kebijakan arah politik Indonesia sering kali dikumandangkan melalui pidato-pidato Bung Karno. Ada Manifesto Politik (Manipol), USDEK (Undang-undang Dasar 1945, Sosialisme Ala Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, Kepribadian ala Indonesia), Nasakom (Agama, Nasional dan Komunisme) dan jargon lain seperti Resopim, Tahun Vivere Veri Coloso (Tavip), adalah judul pidato Bung Karno yang harus dihapalkan rakyat.

Dengan Demokrasi Terpimpin (1959-1966) terasa,  Sukarno melakukan sentralisasi kekuasaan, membubarkan parlemen, dan memperkenalkan konsep politik Nasakom (Nasionalis, Agama, Komunis) terus dikumandangkan.

Namun, situasi  negara saat itu masih penuh konflik dengan munculnya kelompok pemberontak seperti DI.TII, PRRI/Permesta, dan PKI karena kegagalan pemerintah pusat. Kondisi ini membuat perekonomian semakin lemah.

Inflasi tinggi, harga barang kebutuhan pokok sangat mahal dan persediaan pangan sulit didapat hinga akhir tahun 1965-1966, rakyat masih banyak yang miskin. Konsep Berdikari atau berdiri di atas kaki sendiri alias mandiri gagasan Presiden Sukarno untuk mengurangi ketergantungan pada luar negeri, juga tidak berhasil.

Semua ini membawa negara pada kondisi masyarakat yang jauh dari adil dan makmur. Sementara itu partai-partai politik termasuk komunis berkembang dan bersaing satu sama lain saling menjatuhkan. Ide seperti Nasakom pada gilirannya tidak tumbuh hingga semuanya berakhir.

Tanda-tanda Orde Lama berakhir ketika PKI dianggap sebagai pemimpin Gerakan 30 September 1965 dengan ditandai pembunuhan sejumlah jenderal TNI menjadi awal runtuhnya Orde Lama dan munculnya Orde Baru.**