Menggeser Paku, Menyapa Layar: Saat Desa Menjajal Demokrasi Digital

Oleh IWAN N IRAWAN
(Wartawan Senior)

BAYANGKAN sebuah balai desa di pelosok. Dahulu, hiruk-pikuk pemilu selalu identik dengan pemandangan yang sama, tumpukan surat suara, paku berkarat, lembaran plastik transparan, dan panitia berwajah tegang yang meneliti tiap usapan tinta hingga larut malam. Peluh bercucuran, mata memerah, dan kekhawatiran akan salah hitung selalu membayangi.

Kini, pemandangan itu perlahan luntur. Di atas meja TPS yang sama, kini bertengger sebuah layar digital. Cukup satu sentuhan jemari, suara warga langsung terekam. Sederhana, namun rasanya seperti melemparkan ruang TPS itu langsung ke masa depan.

Pertanyaannya, seberapa siap warga desa kita menyambut era baru ini?

Tahun 2026 ini, Kabupaten Sumedang nekat menggebrak lewat perhelatan Pilkades digital serentak di 92 desa yang tersebar di 424 TPS.

Akurasi mutlak yang memangkas potensi perselisihan angka. Ramah lingkungan dengan memangkas penggunaan Kertas Kerja TPS secara signifikan. Mekanismenya pun dibuat seringkas mungkin. Warga cukup membawa KTP dan surat undangan. Di bilik suara, petugas memindai e-baracode unik pada undangan, foto serta nama para calon kepala desa langsung terpampang di layar.

Salah klik? Tenang, sistem masih memberi ruang untuk mengoreksi sebelum pilihan dikunci. Dalam hitungan detik, suara terekam. Tidak ada lagi drama surat suara dicoblos ganda atau dinyatakan tidak sah gara-gara robek.

Namun, setiap perubahan besar selalu membawa riak kekhawatiran. Dan kecemasan warga tentu bukan tanpa alasan.

Ibu Rita dari Desa Sayang, misalnya, agak risau dengan waktu yang makin mepet.
Kalau sosialisasinya baru mepet hari-H, bagaimana warga bisa paham? Apalagi buat para lanjut usia yang pegang HP saja jarang?" tanyanya.

Kerisauan ibu dua anak ini memang diakui Sekretaris Panitia Pilkades Desa Sayang, Yudi dan Deris. "Kami baru mau melaksanakan sosialisasi tingkat desa mulai hari Jumat ini, dan dilanjutkan oleh setiap RW," jelasnya.

Kang Budi dari Cisempur malahl punya kegelisahan lain. "Dulu kalau ada kerabat yang sakit di rumah, kotak suara fisik bisa diantar petugas. Sekarang kalau serba digital, bagaimana nasib suara mereka?"

Kegelisahan ini sah dan beralasan. Namun, panitia di lapangan tak menutup mata. Roda edukasi terus mengejar waktu, mulai dari pembekalan panitia, sosialisasi ke tingkat RW, hingga memanfaatkan panggung kampanye para calon Kades untuk ikut memperagakan cara memilih.

Menjawab berbagai kekhawatiran warga, Pelaksana Tugas Camat Kecamatan Jatinangor, Endang Rohmayudi, memberikan penjelasannya. Di wilayahnya sendiri, ada 3 desa yang turut menggelar Pilkades digital tahun ini.

Lansia dan difabel, boleh didampingi anggota keluarga terpercaya, dengan syarat ketat pendamping tidak boleh melihat pilihan di layar.

Mati Listrik? Perangkat TPS dibekali baterai cadangan (power backup) dan telah dibackup oleh skema siaga PLN.

Koneksi Putus, sistem pun dirancang bekerja secara luring (offline) di TPS, data baru akan disinkronkan saat terhubung jaringan.

Bupati Sumedang, H. Dony Ahmad Munir, menegaskan instruksinya kepada seluruh jajaran panitia dan koordinator lapangan agar sosialisasi terus dilakukan secara masif. Langkah ini krusial agar masyarakat benar-benar memahami tata cara pemungutan suara berbasis teknologi.

"Kita tinggal dua minggu lagi menuju pelaksanaan Pilkades, mari kita persiapkan dan sukseskan bersama," tegas Dony mengobarkan semangat kesiapan daerahnya.

Langkah berani Sumedang ini sebenarnya bukan lompatan tanpa pijakan. Selama beberapa tahun terakhir, desa-desa di Sumedang memang sudah dibiasakan dengan ekosistem administrasi digital. Pilkades digital hanyalah potongan teka-teki berikutnya dari perjalanan panjang transformasi digital desa.

Bahkan, Jawa Barat kini menaruh harapan besar pada Sumedang sebagai role model. Sebuah pembuktian bahwa inovasi demokrasi modern tak selalu harus berawal dari megahnya ibu kota, tapi bisa mekar indah dari balik rindangnya pepohonan desa.**