7 di Antara 183 SPPG di Kuningan, Belum Penuhi Standar Dalam Pengelolaan Air Limbah
Foto : Istimewa
Ilustrasi: salah satu contoh tak benar, air limbah dari dapur SPPG dialirkan ke saluran permukiman.
KUNINGAN, KejakimpolNews.com -- Kepala Bappeda Kabupaten Kuningan selaku Sekretaris P3MBG, Purwadi Hasan Darsono, S.Hut., M.Sc. mengatakan, perkembangan teknis pelaksanaan MBG di Kabupaten Kuningan, saat ini terdapat 183 SPPG, terdiri atas 179 SPPG wilayah dan empat SPPG wilayah terpencil.
Hal itu disampaikan dalam keterangan Pers melalui Kabid IKP Diskominfo Naba Suhendra, Jumat (21/8/2026).
Dari jumlah tersebut kata Purwadi, seluruh SPPG tercatat melayani 384.156 penerima manfaat, atau sekitar 30 persen dari jumlah penduduk Kabupaten Kuningan. Penerima manfaat mencakup siswa berbagai jenjang pendidikan, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Dari aspek standar higiene sanitasi, papar Purwadi, sebanyak 172 SPPG telah memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), sementara 10 SPPG masih dalam proses.
Seluruh 183 SPPG memiliki instalasi pengolahan air limbah (IPAL). Namun, baru 176 SPPG yang pengelolaan air limbahnya sesuai standar, sedangkan 7 SPPG lainnya hingga saat ini belum memenuhi standar.
Sedangksn dari sisi baku mutu air limbah, baru 37 SPPG yang memenuhi ketentuan, sementara SPPG lainnya masih dalam proses pemenuhan.
Purwadi menyampaikan sebanyak 152 SPPG telah memiliki sertifikat chef bagi tenaga masak dan 125 SPPG telah memiliki sertifikat halal.
Untuk legalitas bangunan, sebanyak 110 SPPG telah memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), 55 SPPG masih dalam proses, dan 18 SPPG belum memulai proses PBG.
Sementara dari aspek infrastruktur bangunan, sebanyak 172 SPPG telah memenuhi standar dan 10 SPPG masih perlu melakukan pemenuhan standar infrastruktur.
Dari sisi perlindungan tenaga kerja, sebanyak 162 SPPG telah mengikuti kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.
Purwadi menegaskan, pelaksanaan MBG juga diarahkan untuk menumbuhkan perekonomian lokal. Karena itu, ia meminta para mitra mendorong kerja sama dengan BUMDes, UMKM, petani, peternak, dan pelaku usaha lokal sebagai pemasok bahan pangan.
Ia menekankan pentingnya peningkatan kualitas asupan gizi, khususnya bagi ibu hamil dan balita, dengan menu yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing kelompok penerima manfaat.
Langkah tersebut penting agar pelaksanaan MBG dapat memberikan kontribusi yang terukur terhadap percepatan penurunan angka stunting di Kabupaten Kuningan..**
Author: WHJR
Editor: Maman Suparman
