Kisah Amlop Siluman

Catatan HARI SINASTRIO

ALKISAH di negeri antah berantah. Negeri yang hitam jadi putih dan putih jadi hitam. Sang Menteri Raja Hutan menerima kunjungan sang Bupati yang berkenan dikuasakan kekuasaan hutan. Sambil becanda dibarengi maen gapleh, seruput kopi Arabika terbaik, yang orang awak mikir dua kali untuk menikmatinya karena hargainya yang aduhai.

Tapi itu tidak penting.

Selang beberapa kemudian sang Bupati berpamitan setelah dirasa cukup berbincang dan maen gapleh.

Betapa kagetnya sang Menteri Raja Hutan ternyata di meja furniture dengan model mutakhir dari kualitas kayu terbaik di negeri antah berantah ini, menemukan amplop tebal di dalam map tanpa alamat tanpa serah terima, pokoknya bisa dikatakan siluman.
Apa artinya ini?

Teka teki silang itu, sangat gampang untuk menjawabnya. Amplop tebal siluman itu meledak setelah sang bupati menggunakan kekuasaan yang tidak sepatutnya, urusan pelepasan 3.800 hektare kawasan hutan menjadi Tanah Objek Reforma Agraria.

Sang Bupati yang seharusnya menjaga lingkungan di daerah yang dipercayakannya sesuai amanat undang undang berbuat negong bin nekad.

Sang pengadil KPK (Komisi Pemberatasan Korupsi) tidak berlama lama, langsung "mencokok" karena diduga terlibat jual beli jabatan dalam urusan pelepasan kawasan hutan tersebut.

Sang Menteri Raja Hutan, gak tahu apes ga tahu memang kurang isi amplopnya baru mengakui setelah satu bulan sang bupati mampir main gapleh.

Dengan gagah perwira sang Menteri Raja Hutan melaporkan bahwa dia menerima amplop siluman dari sang Bupati. Dengan disertai bumbu tidak tahu menahu Anehnya justru sang Menteri mengembalikan amplop itu kepada sang Bupati bukan ke KPK sebagai bukti gratifikasi dalam waktu maksimal 30 hari.

Ketika rakyat negeri ini mungkin dibuat bodoh dengan kisah ini. Secara sadar sang Menteri Raja Hutan sedang membuat cerita yang masuk akal, memaksakan kita untuk percaya.

Cerita tentang amplop siluman yang beredar di pejabat pejabat negeri antah berantah ini adalah bukan hal yang aneh. Si penerima biasanya berkelit tidak tahu apa isinya. Jika kasusnya sudah terbongkar.

Rakyat sebagai pembayar pajak setia, yang seharusnya bumi dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya digunakan buat kemakmuran negeri. Di buat terheran tidak habis pikir dengan ulah para pejabat. Di negeri ini tampaknya terlalu banyak alasan untuk menutupi borok korupsi, kolusi dan nepotisme.

Dari alasan sang Menteri Raja Hutan sangat tidak layak mengemukakan alasan yang meremehkan kecerdasan kolektif masyarakat.

Cerita amplop tebal siluman sang Menteri Raja Hutan menambah beban politik baru yang menurunkan kadar kepercayaan terhadap para pejabat negeri ini.

Apapun kisahnya sekecil apa pun persoalan yang bisa melemahkan rakyat terhadap pemerintah selayaknya cepat diselesaikan melalui tindakan tegas dan transparan.

Kita tunggu kisah selanjutnya.**