Megawati di Antara Intrik dan Licik Politik

Oleh DEDI ASIKIN
(Wartawan Senior_

TAHUN 1980 ada kesepakatan di antara putra-putri Bung Karno bahwa mereka tidak akan terjun ke dunia politik dengan masuk salah satu partai politik.

Kesepakatan Itu terjadi di rumah Guruh Soekarnoputra Jalan Sriwijaya Jakarta. Mereka yang bersepakat adalah Guntur,Megawati, Rahmawati, Sukmawati, Guruh, Bayu dan Taufan.

Lalu menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 1982 mereka bersepakat lagi tidak ada yang akan mencalonkan diri sebagai calon legislatif. Tetapi dalam Pemilu 1987 Megawati Soekarnoputri tidak dapat menolak desakan para kader PDI terutama anggota DPR dari fraksi PDI hasil pemilu 1982.
Mereka mendesak semata untuk meneruskan ajaran Marhaenisme yang diwariskan oleh Bung Karno.

Sementara pemerintah Orde Baru/Presiden Soeharto hanya mengakui PDI pimpinan Suryadi hasil Kongres IV di Medan20-23 Juni 1996. Secara terselubung itu artinya Megawati disingkirkan dari panggung politik. Soeharto merasa mendukung Suryadi lebih aman antara lain karena Suryadi berjanji ,tidak akan mencalonkan orang lain sebagai presiden, kecuali Soeharto.

Secara de jure sikap itu memang menyenangkan bagi Suryadi, tapi dia tidak memperoleh dukungan dari akar rumput. Akibatnya DPP PDI pimpinan Suryadi tidak bisa memasuki Kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro karena sudah diduduki lebih dulu oleh DPP PDI kelompok Megawati. Megawati sendiri baru saja terpilih secara aklamasi dalam KLB Surabaya sebagai Ketua Umum DPP PDI.

Di Sekretariat atau Kantor DPP PDI itulah setiap hari para kader PDI pro-Megawati menggelar orasi di panggung mimbar bebas. Beberapa tokoh oposisi pemerintah., aktivis LSM, seperti Sri Bintang Pamungkas dll mendukung kelompok Megawati ikuti jadi orator.

Kuda Tuli

Kemudian tanggal 27 Juli Suryadi menggerakkan massa menggeruduk kantor DPP. Terjadi bentrokan berdarah. Beberapa orang disiksa dan ditangkap. Beberapa dikabarkan hilang. Dari sini sejarah mencatat, buntut penyerbuan ini diberi nama "Kuda Tuli".

Kudatuli singkatan dari "Kerusuhan Dua Puluh Tujuh Juli". Ini adalah tragedi penyerbuan dan pengambilalihan paksa Kantor Sekretariat DPP Partai Demokrasi Indonesia (PDI) di Jalan Diponegoro No. 58, Jakarta Pusat, pada 27 Juli 1996.

Peristiwa ini menjadi dinilai catatan paling kelam dalam sejarah politik menjelang akhir Orde Baru. Hal ini karena latar belakang dan kronologi konflik internal PDI. Intinya, kerusuhan dipicu oleh perebutan kepemimpinan PDI antara kubu Megawati Soekarnoputri (hasil Kongres Surabaya 1993) dan kubu Soerjadi (hasil Kongres Medan 1996) yang didukung oleh pemerintah Orde Baru.

Penyerbuan Kantor DPP PDI pada 27 Juli 1996 tidak hanya terjadi di sekitar Jalan Diponegoro, tetapi juga meluas menjadi kerusuhan dan pembakaran gedung serta kendaraan di kawasan Salemba dan Cikini, Jakarta Pusat. Dampak dan korban jiwa pun berjatuhan.

Berdasarkan temuan resmi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), peristiwa ini menyebabkan 5 orang tewas, 149 orang luka-luka, dan 23 orang dinyatakan hilang.

Saat berlangsung "Kuda Tuli" 27 Juli 1996, Megawati sendiri sedang berada di rumah. Ia diminta oleh para pendukungnya untuk tidak datang ke Jalan Diponegoro karena situasi berbahaya. Tetapi Megawai menelepon beberapa anggota DPP PDI kubunya. Salah satu yang datang adalah Sutardjo Suryo Guritno.

Atas penyerbuan ini, upaya hukum yang dilakukan oleh kelompok Megawati tentang pengurus DPP PDI yang sah digugat melalui ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, namun tidak berhasil.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak dengan dalih tidak berwenang mengadili perkara Itu. Hakim pengadilan negeri Jakarta Sukerata menyebut sebaiknya kasus Itu diselesaikan secara internal dalam Kongres.

Putusan majelis hakim itu dianggap tidak rasional oleh sejumlah pengamat hukum dan Tim Pembela Demokrasi Indonesia ( TPDI) menjawab, "Justru kami menggugat keabsahan kongres Medan," ucap Tambunan salah seorang dari TPDI.

Akhirnya PDI terpecah, dan kubu Megawati oun menamakan dirinya PDI Perjuangan, dan partai ini baru bisa menguasai kepemimpinannya pascareformasi.

Ternyata Magawati merupakan potktikus andal. Secara internal dia menjadi ikon dan penguasa. Tidak ada yang berani mengatakan tidak pada apa yang dimaui ibu Mega- sebutan akrabnya. Semua terserah ibu wae.

Secara eksternal Magawati dihormati dan disegani lawan termasuk Presiden Prabowo Subianto yang maju mundur' menghadapi prempuan yang kini sudah tua itu.**